Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Lihat Berdasarkan Tanggal
Diskusi RUU Otsus, Kemendagri ajak Gotong-Royong Bangun Papua dan Papua Barat
FOKUS OTDA, PEMDA  

Diskusi RUU Otsus, Kemendagri ajak Gotong-Royong Bangun Papua dan Papua Barat

MANOKWARI. Kementerian Dalam Negeri mengajak semua Pihak untuk memperkuat sinergitas dan bergotong-royong untuk meningkatkan pembangunan  di  Papua dan Papua Barat.  Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, saat hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Pansus DPR RI dengan Pemerintah Daerah  Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (03/05/2021). Agenda […]

JIPP Riau Harus Jadi Pusat Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik
FOKUS OTDA, PEMDA  

JIPP Riau Harus Jadi Pusat Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

PEKANBARU. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Provinsi Riau didorong melakukan penyebaran inovasi pelayanan publik dengan replikasi. Replikasi inovasi pelayanan publik dinilai sebagai bentuk nyata dari pengembangan inovasi. Pemerintah provinsi yang menyelenggarakan JIPP ini menjadi pusat implementasi kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik melalui kegiatan pendampingan, tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan dengan instansi lain, serta promosi inovasi untuk […]

Mendagri Sebut Otonomi Daerah Beri Keleluasan Kepala Daerah untuk Bekreasi dan Berinovasi Tingkatkan PAD
FOKUS OTDA, PEMDA  

Mendagri Sebut Otonomi Daerah Beri Keleluasan Kepala Daerah untuk Bekreasi dan Berinovasi Tingkatkan PAD

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, keberadaan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk berkreasi dan berinovasi, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Dia menyebutkan, dengan sistem desentralisasi pemerintah daerah banyak melahirkan inovasi. Kondisi ini berbeda dibanding dengan sistem sentralisasi. Hal itu diungkapkan Mendagri, saat memberi arahan pada peringatan Hari […]

Perjuangan Pemda Raih Predikat Sangat Baik Hingga Memuaskan SAKIP 2020
FOKUS OTDA, PEMDA  

Perjuangan Pemda Raih Predikat Sangat Baik Hingga Memuaskan SAKIP 2020

JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2020 kepada instansi pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tidak sedikit daerah yang telah mencapai nilai dengan kategori “Sangat Baik” (BB) hingga “Memuaskan” (A). Salah satu pemda yang berhasil meraih predikat A […]

Di Silaturahmi Berkah Ramadhan 1442 H, Kemendagri Tegaskan Siap Ayomi Setiap Kegiatan Apkasi
FOKUS OTDA, PEMDA  

Di Silaturahmi Berkah Ramadhan 1442 H, Kemendagri Tegaskan Siap Ayomi Setiap Kegiatan Apkasi

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto mengucapkan selamat kepada para pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang baru. Ia pun menyampaikan pesan Mendagri, agar Apkasi melakukan kolaborasi dengan Kemendagri terkait jalannya pemerintahan di daerah. “Pesan Pak Mendagri kepada Apkasi, diharapkan adanya sinergi, kolaborasi antara asosiasi dengan kami di Kemendagri. Setiap […]

Kemendagri Bagikan 42 Mesin ADM ke Dukcapil Daerah
FOKUS OTDA, PEMDA  

Kemendagri Bagikan 42 Mesin ADM ke Dukcapil Daerah

JAKARTA. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kembali membagikan sebanyak 42 mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota terbaik. Menurut Dirjen Dukcapil  Zudan Arif Fakrulloh, dengan 42 mesin ADM yang dibagikan hari ini, sekarang semuanya ada sebanyak 208 ADM yang sudah terpasang di seluruh Indonesia. “Kalau dirinci dari total 208 mesin ADM itu, ada […]

Di Sulawesi Selatan, Mendagri Minta Pemulihan Ekonomi Paralel dengan Penanganan Covid-19
FOKUS OTDA, PEMDA  

Di Sulawesi Selatan, Mendagri Minta Pemulihan Ekonomi Paralel dengan Penanganan Covid-19

MAKASSAR. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan dalam berbagai kesempatan, pemulihan ekonomi harus paralel dengan penanganan Covid-19. Begitupula dalam lawatannya kali ini ke Makassar, Mendagri memberikan arahan yang sama bagi jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi secara beriringan. Pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai sektor, harus […]

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dapat Dilakukan melalui Penyelesaian Pengaduan yang Cepat
FOKUS OTDA, PEMDA  

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dapat Dilakukan melalui Penyelesaian Pengaduan yang Cepat

JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat. Menurutnya, segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk koreksi untuk perbaikan pelayanan. Hudori menjelaskan, rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan […]

Mendagri Usul Tema RKPD Provinsi Papua Mengakomodir Pengendalian Covid-19 sekaligus Pemulihan Ekonomi
FOKUS OTDA, PEMDA  

Mendagri Usul Tema RKPD Provinsi Papua Mengakomodir Pengendalian Covid-19 sekaligus Pemulihan Ekonomi

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan agar tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 mengakomodir pengendalian Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi. Diketahui, Musrenbang Provinsi Papua pada saat ini mengambil tema “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan serta Berkelanjutan.” “Saran saya, karena tema ini akan […]

Resmikan MPP Tangsel, Menteri Tjahjo : Pelayanan Publik Jadi Ujung Tombak Reformasi Birokrasi
FOKUS OTDA, PEMDA  

Resmikan MPP Tangsel, Menteri Tjahjo : Pelayanan Publik Jadi Ujung Tombak Reformasi Birokrasi

TANGSEL KOTA. Ujung tombak reformasi birokrasi adalah pelayanan kepada masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo acap kali menegaskan bahwa semua pelayanan sektor publik harus memberi kemudahan sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Karena itu kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.