Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

DESENTRAL NEWS

DesentraL UPDATE

Kementerian PANRB Akan Beri Penghargaan Instansi Pemerintah Peraih Pelayanan Prima
ISTANA  

Kementerian PANRB Akan Beri Penghargaan Instansi Pemerintah Peraih Pelayanan Prima

Daffa Aslam

JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menyampaikan hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik tahun 2020 lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dijadwalkan akan memberikan arahan secara virtual pada kesempatan tersebut. Menteri PANRB memberikan penghargaan secara langsung untuk instansi pemerintah yang berhasil meraih predikat A atau […]

Merayakan Ulang Tahun Kota Bekasi dengan Kehadiran MPP
MEGAPOLITAN  

Merayakan Ulang Tahun Kota Bekasi dengan Kehadiran MPP

Daffa Aslam

JAKARTA. Tepat tanggal 10 Maret 2021 esok, Kota Bekasi akan merayakan hari jadinya yang ke-24. Pemerintah daerahnya pun telah menyiapkan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai hadiah bagi masyarakat Kota Bekasi mendapatkan kemudahan dalam pelayanan administrasi. Rencananya, MPP Kota Bekasi akan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Rabu […]

Presiden Jokowi Terima Rombongan Amien Rais Bahas Laporan Komnas HAM
BERITA  

Presiden Jokowi Terima Rombongan Amien Rais Bahas Laporan Komnas HAM

Daffa Aslam

JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar FPI di tol Cikampek. Hal itu diutarakan Presiden saat menerima sejumlah perwakilan terkait hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, […]

Rampung, Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 3 Sepanjang 16 Km
MARVES  

Rampung, Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 3 Sepanjang 16 Km

Daffa Aslam

JAKARTA. Setelah Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 14 km pada Agustus 2020 diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini konstruksi Seksi 3 ruas Jantho-Indrapuri sepanjang 16  km telah rampung. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa Seksi 3 […]

Bendungan Karalloe Gowa Sudah Tahap Akhir
EKUIN  

Bendungan Karalloe Gowa Sudah Tahap Akhir

Daffa Aslam

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan Bendungan Karallloe di Kabupaten Gowa untuk meningkatkan jumlah tampungan air di Provinsi Sulawesi Selatan. Bendungan berkapasitas 40,53 juta m3 ini siap dilakukan impounding atau penggenangan awal untuk menjaga kontinuitas suplai air irigasi ke lahan pertanian. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelolaan sumber […]

Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Hingga Awal Maret 2021 Telah Serap 110.544 Tenaga Kerja
DESA, FOKUS OTDA  

Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Hingga Awal Maret 2021 Telah Serap 110.544 Tenaga Kerja

Daffa Aslam

JAKARTA. Guna memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mulai menggulirkan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada TA 2021 dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun untuk target menyerap sebanyak 1,23 juta orang  tenaga kerja. Tercatat hingga awal Maret 2021 telah tersalurkan […]

Kementerian PUPR Targetkan Revitalisasi TPA Regional Piyungan di Yogyakarta Rampung Maret 2022
KESRA  

Kementerian PUPR Targetkan Revitalisasi TPA Regional Piyungan di Yogyakarta Rampung Maret 2022

Daffa Aslam

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta tengah merevitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Revitalisasi ini dilakukan untuk memperpanjang usia operasional TPA hingga tahun 2024. Pekerjaan Revitalisasi TPA Piyungan telah dilaksanakan sejak 11 November 2020 dengan anggaran […]

Pokja II TP PKK Optimalkan Program Peningkatan Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Hidup Berkoperasi
UMKM  

Pokja II TP PKK Optimalkan Program Peningkatan Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Hidup Berkoperasi

Daffa Aslam

JAKARTA. Victor Pegipolnaya, analis rencana program dan kegiatan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) mengatakan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dituntut untuk dapat mengimbangi program-program yang beririsan dengan kebutuhan rakyat Indonesia saat ini. Untuk itu, program kerja Kelompok Kerja (Pokja) II Bidang TP PKK Pusat periode 2020-2024 difokuskan pada optimalisasi peningkatan pendidikan, […]

Pokja I TP-PKK Pusat Dorong Pola Asuh Anak Remaja yang Tepat di Era Digital
TEKNOLOGI  

Pokja I TP-PKK Pusat Dorong Pola Asuh Anak Remaja yang Tepat di Era Digital

Daffa Aslam

JAKARTA. Kelompok Kerja (Pokja) I, Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat Periode 2020-2024 memiliki program prioritas yang terkait dengan pola asuh anak remaja di era digital (PAAREDI). Program ini disusun untuk membentengi moral dan integritas serta toleransi antar indvidu maupun masyarakat. Ketua Pokja I TP-PKK Pusat Panji Mulyana menjelaskan, […]

Penyusunan Rencana Induk Gerakan TP-PKK Perlu Diselaraskan dengan Dokumen RPJMN dan RPJMD
ISTANA  

Penyusunan Rencana Induk Gerakan TP-PKK Perlu Diselaraskan dengan Dokumen RPJMN dan RPJMD

Daffa Aslam

JAKARTA. Penyusunan Rencana Induk Gerakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) perlu disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN dibutuhkan bagi pengurus TP-PKK Pusat, sedangkan RPJMD untuk pengurus di daerah. Sebagai mitra kerja pemerintah, TP-PKK perlu memahami dokumen perencanaan tersebut. “Tim Penggerak PKK sebagai […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.