Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Pemkab Sumedang Ciptakan Layanan ‘Digital User-Centric’
TEKNOLOGI  

Pemkab Sumedang Ciptakan Layanan ‘Digital User-Centric’

SUMEDANG. Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berhasil menjadikan masyarakat sebagai pusat sistem layanan atau _user-centric_. Layanan publik berbasis digital tepat diterapkan terutama saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Sistem layanan digital yang diterapkan Pemkab Sumedang, mendekatkan layanan langsung kepada masyarakat luas. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari Menteri […]

Gebrakan Reformasi Birokrasi di Sumedang
FOKUS OTDA, PEMDA  

Gebrakan Reformasi Birokrasi di Sumedang

SUMEDANG.  Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Bukan sekadar teori, namun berbagai perubahan dilakukan sebagai bentuk implementasi dari reformasi birokrasi. Upaya ini dilakukan dengan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Mulai dari elaborasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), SAKIP Desa, mal pelayanan publik (MPP), hingga _digital tourism_ menjadi contoh dari […]

Cegah Covid-19, Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Jadi 2 Hari
BERITA  

Cegah Covid-19, Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Jadi 2 Hari

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. Cuti bersama tahun 2021 dipangkas menjadi 2 hari, dari sebelumnya berjumlah 7 hari. Perubahan cuti bersama tahun 2021 ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada 22 Februari 2021. SKB ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19 yang masih belum […]

Presiden Jokowi : Air untuk Kemakmuran Sikka dan NTT
BERITA  

Presiden Jokowi : Air untuk Kemakmuran Sikka dan NTT

MAUMERE. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Bendungan Napun Gete, Selasa (23/02/2021). Bendungan Napun Gete merupakan bendungan ke-3 yang diresmikan Presiden untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Peresmian Bendungan Napun Gete ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh […]

Presiden Joko Widodo Tinjau Infrastruktur Irigasi Food Estate Kabupaten Sumba Tengah, NTT
BERITA  

Presiden Joko Widodo Tinjau Infrastruktur Irigasi Food Estate Kabupaten Sumba Tengah, NTT

SUMBA TENGAH. Di sela-sela kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Food Estate di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Selasa (23/2/2020). Pusat pengembangan tanaman pangan di NTT diharapkan menjadi lumbung […]

Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Rusun Bagi ASN Pemkab Lebong di Bengkulu
ISTANA  

Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Rusun Bagi ASN Pemkab Lebong di Bengkulu

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah kepemilikan rumah layak huni melalui program pembangunan Rumah Susun (Rusus). Pada TA 2020, telah selesai dibangun 823 unit Rusun dan dilanjutkan pada TA 2021 sebanyak 9.799 unit yang terdiri dari unit baru 5.158 unit dan 4.641 unit program lanjutan (MYC). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono […]

Financial Close KPBU AP Jalintim Sumsel dan Riau : Tingkatkan Kualitas Jalan Non Tol Tanpa Bebani APBN
EKUIN  

Financial Close KPBU AP Jalintim Sumsel dan Riau : Tingkatkan Kualitas Jalan Non Tol Tanpa Bebani APBN

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Pembangunan infrastruktur skema KPBU salah satunya dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jalintim […]

Dukcapil Ganti 20 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Bagi Korban Banjir di Jateng
EKUIN  

Dukcapil Ganti 20 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Bagi Korban Banjir di Jateng

JAKARTA. Tim kolaborasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), dan Dinas Dukcapil di beberapa daerah tempat terjadinya bencana alam banjir dan longsor sukses mengganti 20 ribu lebih dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Dilaporkan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, tim tanggap darurat telah bergerak sejak hari Jumat […]

Telunjuk Sakti dan Nagita, 2 Inovasi Digital Untuk Layanan Adminduk di Desa
BERITA  

Telunjuk Sakti dan Nagita, 2 Inovasi Digital Untuk Layanan Adminduk di Desa

JAKARTA. Bagi Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh selalu ada 2 pendekatan untuk memajukan organisasi, yakni pulling dan pushing factor, faktor penarik dan pendorong. Menurut Dirjen Zudan, tentu ada strategi kapan harus mendorong atau kapan harus menarik organisasi Dukcapil agar lebih trengginas melayani masyarakat. Salah satu pulling factor, menurut Zudan adalah adanya berbagai inovasi pelayanan […]

Berikan Pelayanan Kesehatan, Personel Satgas Yonif 642 Bantu Proses Khitan Warga
GAYA HIDUP, KESEHATAN  

Berikan Pelayanan Kesehatan, Personel Satgas Yonif 642 Bantu Proses Khitan Warga

KALIMANTAN BARAT. Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas Pos Segumun memberikan khitanan gratis kepada anak di perbatasan Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan di Dusun Segumun, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Senin (22/2/2021). Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa di Mako Satgas Entikong, Kalbar, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan personel Pos Segumun tersebut termasuk dalam […]

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.