Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

Flyover Purwosari Solusi Kemacetan di Solo Telah Diresmikan

SURAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo, dan Dirut PT. Wijaya Karya Tbk Agung Budi Waskito meresmikan Flyover Purwosari, di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, Sabtu (13/2/2021). Dibangunnya Flyover tersebut untuk mengatasi kemacetan yang terjadi akibat adanya perlintasan sebidang  antara Jl. Slamet Riyadi dengan rel kereta api .
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine secara bersama-sama oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo,  Anggota Komisi V DPR RI Sudewo, dan Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito dan penandatanganan prasasti oleh Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono  mengatakan, Flyover Purwosari dibangun untuk mengatasi masalah kemacetan yang kerap terjadi pada jam sibuk di Jalan Slamet Riyadi yang dilalui arus lalu lintas dari arah Kartosuro (Yogyakarta/Semarang) menuju pusat Kota Solo. “Setelah diresmikan pagi ini, nanti siang Flyover Purwosari ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Menteri Basuki.
Dalam laporannya, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Flyover Purwosari ini dibangun dengan menggunakan Teknologi Corrugated Mortar Busa yang mengkombinasikan dua bahan untuk struktur bangunan atas jembatan yaitu baja struktur bergelombang dengan material ringan Mortar Busa. “Selain dinilai lebih menghemat biaya, keunggulan Mortar Busa juga lebih efisien, cepat dan murah”, jelas Hedy.
Keberadaan Flyover Purwosari ini sangat vital sebagai  gerbang masuk Kota Solo dari arah barat. “FO Purwosari ini akan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Solo dan sekitarnya. Selain itu sebagai penanda memasuki Kota Solo, dibagian ujung tepat sebelum memasuki FO Purwosari dipercantik dengan ilustrasi tarian gambyong yang merupakan tarian tradisional selamat datang dari Jawa Tengah”, lanjut Hedy.
Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, penyelesaian pembangunan Flyover Purwosari sebenarnya ditargetkan rampung Maret 2021. Namun Februari 2021 ini flyover sudah selesai dan bisa dioperasikan. “Atas nama Pemerintah Kota Surakarta saya mengucap terima kasih atas semua pihak yang telah memberi dukungan pada penyelesaian flyover ini,” tuturnya.
Flyover Purwosari memiliki total panjang penanganan 2.475 meter,  242 meter (oprit barat), 198 meter (jembatan), 260 meter (oprit timur), dengan 4 bentang (3 pilar, 2 abutmen). Selain itu memiliki lebar lajur 2×3,5 meter, bahu jalan 2,5 meter, dan clearance perlintasan KA 6,75 meter.
Kemudian jalan pendekat menggunakan teknologi timbunan mortar busa yang terdiri dari sisi barat  dan sisi timur serta 2 buah Corrugated Steel Structure (CSS) dengan span sepanjang 22 meter.
Pembangunan Flyover Purwosari dikerjakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan biaya Rp 114,18 miliar. Dengan adanya Pandemi COVID-19, alokasi anggaran pada TA 2020 berkurang 30% dan dialihkan pada TA 2021. Paket pembangunan Flyover Purwosari mendapatkan tambahan untuk pekerjaan beautifikasi senilai Rp 9,524 miliar yang diusulkan oleh Walikota Solo dan telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR.
Untuk mendukung keselamatan pengendara, Flyover Purwosari dilengkapi dengan penerangan LED 10 watt dengan jarak tiang setiap 5 meter mulai dari awal oprit hingga ujung oprit. Kemudian di trotoar juga dipasang lampu taman dan di sepanjang jalur lambat dilengkapi penerangan dari dinding retaining wall flyover. Untuk mempercantik tampilannya pada malam hari, di tiap sisi jembatan juga diberikan hiasan lampu warna warni yang dapat berubah bentuk dan tulisan.
Turut mendampingi Menteri Basuki,
Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Kepala BBPJN VII Jateng-DIY Satrio Sugeng Prayitno,  Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *