Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BISMAK  

Penataan Akses Kawasan DPSP Borobudur Selesai 2021

MAGELANG. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kualitas layanan jaringan jalan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dukungan infrastruktur konektivitas dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol maupun non tol, sehingga akan mempermudah wisatawan menuju kawasan pariwisata Borobudur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan, sekaligus mempercepat pengembangan destinasi wisata Borobudur dan meningkatkan layanan bagi wisatawan mencapai lokasi wisata. “Layanan jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian lokal di kawasan wisata,” tutur Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan dukungan infrastruktur non tol dilakukan dengan meningkatkan kualitas jaringan jalan menuju standar, termasuk penataan akses untuk koridor utama Candi Borobudur, baik dari arah Yogyakarta, Semarang maupun Kulon Progo.
Selain non tol, Kementerian PUPR tengah menyiapkan jaringan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 Km.
“Saat ini sudah PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol) dan ada exit di Palbapang yang nanti akan bisa mempermudah wisatawan menuju Borobudur,”  tutur Hedy Rahadian saat Kunjungan Kerja ke DPSP Borobudur, Jumat (12/3/2021).
Hadir dalam kunjungan kerja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Diana  Kusumastuti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Menurut Hedy Rahadian, dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian PUPR juga mendapat tugas tambahan untuk menangani jaringan jalan di kawasan Badan Otorita Borobudur di sekitar Pasar Pono. Namun penanganannya baru dapat dilaksanakan dengan memperhatikan 3 hal yakni ada instruksi Menteri PUPR, diusulkan lewat program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), dan kelengkapan dukomen-dokumen kelayakan.
Dalam mendukung peningkatan konektivitas DPSP Borobudur, pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui pelebaran jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin, rehabilitasi trotoar dan drainase serta  pembangunan jembatan. Pada TA 2020, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, Ditjen Bina Marga menyelesaikan 4 paket pekerjaan penanganan jalan dan jembatan sepanjang 35,40 Km dengan nilai kontrak Rp 178,8 miliar.
Empat paket pekerjaan telah diserahterima yakni preservasi Jalan Pringsurat – Secang – Keprekan sepanjang 8,50 Km dan jembatan sepanjang 154,7 meter, preservasi Jalan Keprekan – Muntilan – Salam sepanjang 8,59 Km dan jembatan 14 meter, preservasi Jalan Yogyakarta-Tempel-Pakem-Prambanan sepanjang 2,4 Km dan jembatan sepanjang 87,9 meter serta pelebaran Jalan Sentolo – Nanggulan – Dekso sepanjang 15,6 Km.
Peningkatan jaringan jalan DPSP Borobudur dilanjutkan pada TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp 127 miliar digunakan untuk rehabilitasi Jalan DPSP  Borobudur sepanjang 24,4 Km, preservasi Jalan Keprekan Borobudur sepanjang 12,8 Km, dan melanjutkan pembangunan Jembatan Kali Progo sepanjang 160 meter.
“Untuk penataan kawasan seperti trotoar, jembatan, pedestrian memperhatikan aspek estetika. Karena untuk pekerjaan penataan kawasan tadi berada di kawasan heritage, jadi kita diminta untuk lolos dampak heritage-nya, harus ada semacam persetujuan dari Unesco dan kita menghormati itu. Tetapi pada prinsipnya paket pekerjaan tadi targetnya selesai tahun ini (2021),” ujar Hedy Rahadian.
Hadir juga dalam kunjungan kerja, Direktur Preservasi 1, Ditjen Bina Marga Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY Satrio Sugeng Prayitno, dan Kepala Balai Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng Cakra Nagara. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *