Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

Wapres Ma’ruf Amin Tinjau Progres Bendungan Way Sekampung Lampung, Ditargetkan Impounding Juli 2021

LAMPUNG. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Senin (22/3/2021).
Dirjen SDA Jarot Widyoko dalam laporannya mengatakan, pembangunan Bendungan Way Sekampung dengan biaya Rp 2,07 triliun saat ini progres fisiknya sudah mencapai 92,24%. “Ditargetkan pada Juli 2021 sudah rampung dan sudah bisa dimulai diisi air (impounding), sehingga paling lambat bulan Desember 2021 sudah bisa menampung air,” kata Jarot.
Dikatakan Jarot, pembangunan bendungan tersebut bagian dari pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Disamping itu kehadiran bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.
Bendungan dengan kapasitas tampung 68,06 juta m3 dengan luas genangan 800 Ha ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Provinsi Lampung yang terhubung dengan Bendungan Batutegi dan Margatiga.
“Tidak kalah penting adalah fungsi pengendalian banjir, jadi dengan kapasitas tampung 68 juta m3, maka hujan yang turun akan ditampung dulu. Sebelumnya juga telah ditampung di Batutegi, lalu turun ke Way Sekampung, dan turun lagi ke Margatiga yang targetnya rampung Desember 2021. Ini upaya pengendalian dari hulu hingga hilir untuk bisa mengurangi risiko banjir,” jelas Jarot.
Bendungan ini juga akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi DI Sekampung seluas 55.373 hektar dan menambah areal irigasi DI Rumbia Extension seluas 17.334 hektar. Dengan dibangunnya jaringan irigasi tersebut, diharapkan dapat membantu petani untuk meningkatkan intensitas tanam 270% dari jika dibandingkan dengan metode tadah hujan yang hanya satu kali dalam setahun.
Selain mendukung kebutuhan air irigasi di Provinsi Lampung, selesainya Bendungan Way Sekampung juga dapat dimanfaatkan sebagai penyedia air baku untuk Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2.482 liter/detik, potensi tenaga listrik sebesar 5,4 MW, mereduksi banjir sebesar 185 m3/detik serta menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu.
“Untuk air baku akan kita laksanakan secara bertahap, saat ini eksisting di Kabupaten Pringsewu air baku yang sudah terpenuhi sebesar 200 liter/detik. Total kebutuhan ke depan 2.250 liter/detik untuk Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, Beranti dan Metro. Saat ini sedang pelaksanaan 800 liter/detik untuk Kota Bandar Lampung,” terang Jarot.
Pembangunan Bendungan Way Sekampung dibagi menjadi empat paket pekerjaan dengan kontraktor masing-masing paket satu dikerjakan oleh kontraktor  PT. PP-PT. Ashfri (KSO), paket dua oleh PT. Waskita Karya – PT. Adhi Karya (KSO), paket tiga PT. PP-PT. Ashfri (KSO), dan paket empat PT. Waskita Karya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Direktur Penataan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Johannes Wahyu
Plt. Direktur Rumah Susun (Rusun) Kementerian PUPR Maryoko, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Kementerian PUPR Abdul Muis, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian PUPR Lampung – Maria Doeni Isa, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Lampung A. Darwis. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

lose money
scam
criminal