Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

Diresmikan Presiden, SPAM Umbulan Tingkatkan Layanan Air Bersih di 5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

PASURUHAN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Di Provinsi Jawa Timur, telah diselesaikan pembangunan SPAM Umbulan untuk menambah pasokan air bersih perpipaan pada 5 kota/kabupaten yakni di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.
Peresmian SPAM Umbulan ditandai dengan pemutaran tuas katup air dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo di Pasuruhan, (Senin 22/3/2021). Turut mendampingi Presiden, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Air yang berasal dari sini keadaanya sudah bersih, sehingga bisa langsung  dimanfaatkan dan tidak pakai formula yang rumit-rumit. Kapasitanya juga besar 4.000 liter/detik,” kata Presiden Jokowi.
Saat ini SPAM Umbulan sudah dapat dimanfaatkan sebesar 900 liter/detik dari total kapasitas sebesar 4.000 liter/detik. Presiden Jokowi meminta kepada seluruh stakeholder untuk segera memanfaatkan infrastruktur yang telah selesai dibangun, sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat.
“Masih ada 80% yang perlu diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa rumah tangga. Oleh  sebab itu, saya minta Bupati dan Walikota yang teraliri segera bertemu Gubernur, Menteri PUPR, dan Manajemen PT. Meta Adhya Tirta duduk bersama,” pesan Presiden.
SPAM Umbulan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimulai pembangunannya pada 2017 melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Biaya pembangunan SPAM Umbulan bersumber dari Pemerintah dengan PT. Meta Adhya Tirta selaku pemenang lelang, dengan nilai investasi sebesar Rp 2,58 triliun dengan dukungan kelayakan/Viability Gap Fund
(VGF) dari Pemerintah sebesar Rp 818 miliar.
Menteri Basuki mengatakan layanan SPAM Umbulan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air bersih.
“Dengan beroperasinya SPAM Umbulan ini akan memberi manfaat besar bagi 1,6 juta jiwa atau 320.000 Sambungan Rumah (SR) di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik,” kata Menteri Basuki.
Sumber air baku SPAM Umbulan berasal dari mata air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 km dengan total 14 titik reservoir offtake.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya pembangunan SPAM Umbulan. Proyek air minum regional Umbulan ini telah diinisiasi sejak 40 tahun lalu.
“Mudah-mudahan SPAM Umbulan yang merupakan bagian dari inisiasi proyek KPBU ini bisa menjadi referensi Public Private Partnership di Indonesia, sehingga bisa menjadi jawaban percepatan pembangunan terutama di sektor air bersih,” ujar Khofifah.
Hadir juga dalam peresmian Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Bupati/Walikota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, dan Sidoarjo. Hadir pula Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan PUPR Endra S. Atmawidjaja, Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya Yudha Mediawan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali Achmad Subki, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Muhammad Rizal, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim M. Reva Sastrodiningrat. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

lose money
scam
criminal