Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

Kementerian PUPR Siap Dukung Relokasi Warga Bencana Banjir Bandang di Lembata, NTT

LEMBATA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (9/4/2021). Banjir terjadi pada Minggu (4/4/2021) dini hari, yang disebabkan intensitas hujan tinggi hingga menyebabkan banjir bandang dari hulu pegunungan Ale Ape membawa material batu, pasir dan kayu log ke permukiman warga.
Hadir dalam peninjauan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Doni Munardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Widiarto, dan Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga hal yang perlu diprioritaskan untuk penanganan tanggap darurat di Desa Amakaka, yakni mempercepat proses evakuasi, ketersediaan logistik bagi masyarakat dan pengungsi serta  rencana relokasi permukiman warga terdampak banjir bandang.
“Saya sudah bicara dengan Gubernur NTT dan Bupati Lembata dan nanti  persetujuan masyatakat, lokasi ini akan dipindahkan, akan direlokasi dan secepatnya akan dibangun dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Presiden Joko Widodo.
Sebagai tindaklanjut rencana relokasi, Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Widiarto mengatakan, Kementerian PUPR akan  terus melakukan koordinasi dengan intansi terkait, seperti Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah, termasuk Kementerian ATR/BPN untuk mematangkan data permukiman warga terdampak.
“Tadi Bapak Menteri sudah perintahkan  untuk mendata rumah-rumah karena lokasi di sini kelihatan harus direlokasi semua. Rumah-rumah nanti kita bantu dengan RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), karena kita sudah ada knock down RISHA,” ujar Widiarto.
Selain itu, Widiarto menambahkan Kementerian PUPR juga terus melakukan penanganan tanggap darurat di Kabupaten Lembata dengan mengerahkan alat berat untuk membantu proses evakuasi, pembersihan puing-puing, dan membuka jalur terdampak longsor. Secara umum penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan Kementerian PUPR dilakukan dengan inventarisasi kerusakan, pemasangan tanda bahaya pada lokasi longsor di badan jalan, pembersihan lumpur badan jalan nasional di Pulau Lembata, dan dukungan sarana prasarana dasar.
Tercatat alat berat yang sudah beroperasi di lokasi banjir bandang sebanyak 15 unit Excavator, 15 unit Dump Truck, 1 unit grader, 1 unit loader. Kemudian juga disalurkan  Mobil Tangki Air 4 unit dan Hidran Umum 6 unit untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, juga tambahan sebanyak 5 unit Mobil Tangki Air dan 10 unit Hidran Umum saat ini dalam perjalanan dari Kupang.
Kepala Desa Amakaka Thomas Tiro Kurap mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang bergerak cepat mengerahkan alat berat untuk pembersihan material batu dan kayu.
“Saya atas nama Pemerintah Desa Amakaka mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penanganan bencana alam mulai dari hari pertama, khususnya alat berat setiap hari siang malam bekerja membersihkan timbunan batu dan mencari warga kami yang belum ditemukan,” tutur Thomas. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

lose money
scam
criminal