Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

Tingkatkan Kualitas Tenaga Konstruksi, Kementerian PUPR Bangun Kampus Politeknik PU Berstandar Internasional

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan pengembangan Kampus Baru Politeknik Pekerjaan Umum (PU) dengan memanfaatkan lahan milik Ditjen Bina Marga seluas 30 hektar di Jalan Soekarno Hatta, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan gedung baru Politeknik PU tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Pekerjaan Umum Kota Semarang, pada Jumat (23/04/2021) di kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, Semarang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Politeknik PU akan terus dikembangkan sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan unik. Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan. “Keunikan dari Politeknik PU adalah adanya  program belajar spesial, dimana para siswa akan lebih banyak belajar di lapangan dibanding di kelas. Satu semester belajar di kelas, tiga semester di lapangan. Jadi nanti yang lulus bisa langsung bekerja. Alatnya yang digunakan sesuai dengan yang dipakai Kementerian PUPR,” tutur Menteri Basuki.
Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Boby Ali Azhari dalam acara penandatangan kontrak tersebut mengatakan, pembangunan Gedung Workshop ini merupakan langkah awal pembangunan Kampus Politeknik PU. “Karena dalam pembangunan ini terbagi dalam dua tahap pelaksanaan yaitu tahap 1 Pembangunan Gedung Workshop dan tahap 2 adalah Pembangunan Gedung UKM, Tower Ruang Kelas dan Laboratorium Politeknik PU”, terang Boby.
Dalam pembangunan Gedung Workshop yang merupakan bagian dari Kampus Politeknik PU ini,  diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kegiatan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Dengan pemenuhan persyaratan teknis seperti tata bangunan dan keandalan bangunan gedung akan dihasilkan pekerjaan yang baik dan optimal serta tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya serta pengelolaan adminstrasi yang baik dan akuntabel.
“Sesuai kontrak pembangunan Gedung Workshop ini akan dilaksanakan selama 8 bulan ke depan. Gedung Workshop Politeknik PU yang dibangun dengan pagu anggaran sebesar Rp138 Miliar ini terdiri dari 4 massa bangunan workshop dengan fasilitas Workshop jalan dan jembatan, Workshop mekanika tanah, Workshop masonary dan pemodelan Bangunan Gedung, Workshop kayu dan perancah, Workshop baja dan plumbing, Workshop beton baja, Ruang material, peralatan, gudang dan Workshop hidrolika, pemodelan bangunan air,” terangnya.
Politeknik PU merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) rintisan baru di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibuka proses belajar mengajar sejak tahun 2019. Hal tersebut ditandai oleh Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 1159/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Pendirian Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang.
Politeknik PU merupakan salah satu bentuk terobosan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil, dalam menghadapi tantangan global maupun tantangan nasional bidang Pekerjaan Umum serta mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan salah satu dari lima program prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin.
Sejak berjalan tahun 2019, Kampus Politeknik PU sementara ini menempati lahan di  kompleks Universitas Diponegoro di Jalan Prof. Soedarto, SH Tambalang di Kota Semarang yang memiliki tiga lantai ruang kelas. Gedung pertama berkapasitas 50 orang terdiri 5 ruang kelas dan 1 ruang perpustakaan. Gedung kedua berkapasitas 25 orang, terdiri dari 12 ruangan (1 ruangan untuk transit pengajar/ dosen). Politeknik PU memiliki 6 Laboratorium bekerjasama dengan Universitas Diponegoro yakni Laboratorium Komputer, Laboratorium Gambar, Laboratorium Mekanikal Tanah, Laboratorium Bahan & Struktur, Laboratorium Hidrolika, dan Laboratorium Bahasa. Selain itu juga memiliki 7 workshop.
Pembangunan Kampus Baru Politeknik PU dilakukan oleh Direktorat Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya yang terdiri dari Gedung Direktorat dengan 4 lantai seluas 4.520 m2 yang dilengkapi parkir seluas 1700 m2 berkapasitas 47 mobil, Gedung Auditorium seluas 2.448 m2 dilengkapi parkir berkapasitas 16 mobil, Gedung UKM seluas 3.540 m2 dengan 5 lantai, Masjid 1 lantai, dan lapangan upacara serta sarana olahraga Gate Ball. Sedangkan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa bertingkat 10 lantai dilengkapi parkir berkapasitas 165 mobil dikerjakan oleh Ditjen Perumahan.
Turut hadir dalam acara dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik PU yakni Direktur Politeknik PU Prof. Indratmo Soekarno, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum Masrianto, dan perwakilan dari Kontraktor Pelaksana PT Adhi Karya serta Konsultan Manajemen Konstruksi PT Ciriajasa EC KSO Saranabudi Prakarsaripta. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

lose money
scam
criminal