Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda DPR/DPRD Temui Korban Gempa, Puan Janji Kawal Bantuan Pemulihan Korban
DPR/DPRD, PARLEMEN  

Temui Korban Gempa, Puan Janji Kawal Bantuan Pemulihan Korban

Rafa Haziq
MALANG. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan terus mengawal dan mengawasi penanganan dampak bencana alam dan pemulihan kehidupan korban. Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menemui korban gempa di Desa Majang Tengah, Krajan, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Puan menjelaskan, DPR RI langsung berkomunikasi dengan pemerintah, BNPB, dan pihak terkait lainnya saat mendapat kabar terjadi gempa di Malang. Komunikasi itu berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat.
“Sampai sekarang pun DPR-RI masih terus memantau dan mengawasi perkembangan penanganan bencana” kata Puan, Kamis (29/4/2021).
Di lokasi tersebut, Puan berkeliling dan berdialog dengan warga korban gempa sambil melihat proses renovasi rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa.
Puan menemui warga korban gempa di Malang bersama Presiden Joko Widodo. Sebelum menemui korban gempa, Puan bersama Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan keluarga awak kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya, dan menemui petani pada panen raya di Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.
Gempa magnitudo 6,1 mengguncang Malang pada 10 April 2021. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, sebanyak 32 kecamatan terdampak gempa tersebut, dengan korban meninggal dunia dan korban luka-luka.
Selain itu, gempa juga menyebabkan 5.750 rumah rusak ringan, 3.894 rumah rusak sedang, dan 1.716 rumah rusak berat, serta lebih dari 300 unit fasilitas umum di Malang rusak akibat diguncang gempa tersebut.
“DPR RI akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menghadirkan langkah-langkah yang jelas dan nyata untuk membantu Bapak Ibu sekalian,” ungkap Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu mendukung langkah pembangunan 300 hunian sementara untuk warga korban gempa. Hunian sementara itu dibangun bertahap dan akan lebih layak dari pengungsian, serta lebih aman dari ancaman penyebaran Covid-19.
“Kami di DPR RI akan terus bekerja dalam kapasitas kami untuk memulihkan kehidupan Bapak Ibu sekalian,” ujar Puan, yang sempat berbincang dengan sejumlah warga korban gempa di lokasi tersebut.
Puan mengapresiasi semua pihak yang bergerak cepat dalam membantu para korban gempa Malang, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BNPB, BPBD, TNI, Kepolisian, dan semua pihak yang terlibat.
Puan menegaskan bahwa DPR RI akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana secara keseluruhan.
Menurut Puan, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus merata di seluruh daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur dan lain sebagainya.
“Karena Indonesia ini berada di dalam Ring of Fire. Jadi kita harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi bencana,” ujar Puan. (RUL)
advertisements
Komentar

Baca Juga

Pengesahan RUU Pilkada Batal, yang Berlaku Putusan MK
DPR RI: Panja RUU Pilkada Sepakati Sejumlah Perubahan Pasal DIM
Bambang Soesatyo Apresiasi Penunjukan Agus Gumiwang Kartasasmita Sebagai Plt. Ketum Golkar
DPR: Akreditasi untuk Perbaikan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekomendasi untuk kamu

Pengesahan RUU Pilkada Batal, yang Berlaku Putusan MK

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku. Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK. “Yang akan berlaku adalah keputusan JR (judicial […]

DPR RI: Panja RUU Pilkada Sepakati Sejumlah Perubahan Pasal DIM

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) guna membahas mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Panja ini fokus membahas 16 Daftar Inventaris Masalah (DIM) Perubahan Redaksional dan Substansi. Adapun DIM Perubahan Substansi yang disepakati, di antaranya yakni, adanya perubahan nomenklatur dari “Panwaslu” menjadi […]

Bambang Soesatyo Apresiasi Penunjukan Agus Gumiwang Kartasasmita Sebagai Plt. Ketum Golkar

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengapresiasi serta mendukung terpilihnya Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar secara aklamasi untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Golkar. Menurut dia, penunjukan Agus sebagai Plt. Ketum Partai Golkar sangatlah tepat karena merupakan […]

DPR: Akreditasi untuk Perbaikan Fasilitas Layanan Kesehatan

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Masyarakat yang berobat ke Fasilitas dan layanan Kesehatan (Faskes) baik Puskesmas, Klinik, Laboratorium dan unit transfusi darah, harus mendapatkan layanan yang baik. Pelayanan yang baik tersebut nantinya mendapatkan akreditasi karena mengikuti standar pelayanan Faskes. Dr.H.Edy Wuryanto, S.Kp, M.Kep, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong akreditasi sesuai standar agar sesuai tujuan […]

Rapat Paripurna DPR Setujui Pembentukan Pansus Haji

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 9 Juli 2024 akhirnya menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji. “Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?,” kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban “setuju” oleh para Anggota DPR RI […]

Komisi I DPRD Kota Bekasi Minta Pemkot Konfirmasi Soal Kabar Pemberhentian Pj Wali Kota Bekasi

BEKASI (DesentraLNEWS) – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal, turut bersuara terkait ramainya kabar pemberhentian Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi. Kata dia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kabar yang disebut hoax oleh Pemerintah Kota Bekasi. “Jika benar hoax surat yang beredar, maka Kemendagri harus mengeluarkan statement, karena surat yang beredar […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *