JAKARTA. Pengumpulan proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 segera ditutup besok, Selasa (11/05). Data per Senin (10/05) pukul 13.40 WIB, sebanyak 388 proposal telah terkumpul. Instansi pemerintah masih memiliki waktu hingga pukul 23.59 WIB untuk mengumpulkan proposal.
“Jumlah proposal terkumpul saat ini sebanyak 388. Namun, jumlah tersebut terus bertambah setiap jamnya,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, Senin (10/05).
Jumlah proposal terkumpul pada tahun ini memang lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Namun bukan berarti jumlah inovasi yang diciptakan instansi pemerintah pusat dan daerah telah menurun. Hal ini disebabkan karena setiap instansi peserta agar melakukan seleksi awal di lingkup instansi masing-masing.
Diah menjelaskan, jumlah inovasi yang dapat diajukan secara keseluruhan, maksimal 10 inovasi untuk kelompok umum. Sedangkan kelompok replikasi, maksimal lima inovasi. “Kelompok khusus tidak termasuk dalam ketentuan tersebut karena keikutsertaannya berdasarkan undangan khusus dari Menteri PANRB,” ungkap Diah.
Berdasarkan data terakhir, sebanyak 366 proposal inovasi kelompok umum telah terkumpul. Sembilan proposal terkumpul untuk kelompok replikasi, serta 13 proposal pada kelompok khusus.
Inovasi pada kategori kesehatan sementara berada di peringkat terbanyak, yakni 106 proposal. Menyusul kategori tata kelola pemerintahan dengan 103 proposal. Sedangkan pada kategori pengentasan kemiskinan, sementara ini masih terkumpul 3 proposal.
Untuk diketahui, kompetisi ini memiliki tiga kelompok inovasi, yakni kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus. Kelompok umum merupakan inovasi yang belum pernah mengikuti atau mendapatkan penghargaan pada KIPP sebelumnya, serta belum menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak dua kali.
Kelompok replikasi adalah inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi yang termasuk dalam Top 99 periode KIPP 2014-2019. Sedangkan kelompok khusus merupakan inovasi yang masuk dalam kategori Top Inovasi Terpuji 2014-2019 dan juga tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 Pemenang Outstanding Achievements of Public Service Innovation 2020.
Berdasarkan jadwal yang ditentukan sebelumnya, pengumpulan proposal masih dibuka hingga 11 Mei 2021. “Kami mengajak instansi pemerintah dan BUMN untuk segera mengumpulkan proposal inovasi terbaiknya,” ajak Diah.
Diah menjelaskan, KIPP 2021 memiliki sepuluh kategori, dimana sembilan diantaranya adalah kategori yang sama dengan tahun sebelumnya dan satu kategori baru yaitu kategori penegakan hukum. Adapun kategori yang dikompetisikan adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga ada kategori pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta penegakan hukum.
Tahun ini, KIPP mengangkat tema Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru. Tema tersebut diambil sesuai dengan situasi pandemi yang dihadapi Indonesia saat ini.
Diah berharap, KIPP tahun ini memacu instansi pemerintah untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. “Semoga kualitas dan keberagaman inovasi pelayanan publik tahun ini semakin meningkat dan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat,” pungkas Diah. (RUL)