Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

Kementerian PUPR Bangun Jaringan Irigasi, Jamin Ketahanan Pangan di NTT

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan dukungan ketahanan pangan dan ketersedian air secara nasional. Hal itu diwujudkan dengan pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta pembangunan infrastruktur embung, sumur air tanah, dan bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa permasalahan ketahanan pangan di NTT masih tetap sama yaitu masalah air. “Saya sudah perintahkan Pak Menteri PUPR untuk dilihat kemungkinan dibangun waduk atau bendungan kemudian tambahan untuk embung dan juga sumur bor,” ucap Presiden Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan guna menunjang produktivitas dalam bidang pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu memulihkan perekonomian masyarakat terdampak pandemi COVID-19. “Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” tutur Menteri Basuki.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (DItjen) Sumber Daya Air (SDA) di NTT pada TA 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,76 miliar untuk membangun Daerah Irigasi Baing (Tahap II) seluas 100 hektar. Ini merupakan pembangunan lanjutan jaringan irigasi dalam mendukung program food estate di NTT yang pada TA 2020 telah membangun 4 Daerah Irigasi (DI) dengan anggaran sebesar Rp 82,28 miliar, yakni, DI Kodi seluas 700 hektar, DI Baing (Tahap I) seluas 14 hektar, DI Wae Laku dan Wae Dingin seluas 125 hektar, dan DI Raknamo seluas 250 hektar.

Tidak hanya membangun jaringan irigasi baru saja, Kementerian PUPR pun melanjutkan rehabilitasi irigasi pada 8 DI dengan nilai anggaran Rp 119,5 miliar yang meliputi DI Nggorang, DI Lembor, DI Netemnanu, DI Tilong, DI Satarbeleng, DI Wae Dingin, DI Mbay Kanan, dan DI Nebe.

Guna mempercepat aliran air ke persawahan sebagai jaringan irigasi, Kementerian PUPR bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) membangun prasarana air baku dgn pompa hidram dan jaringanya sebanyak 89 titik . Hingga saat ini sudah ada 49 embung dengan air baku sebesar 202 l/detik dan 478 sumur air tanah dengan air baku sebesar 716 l/detik yang berpotensi melayani jaringan irigasi ke lahan pertanian seluas 12,864 ribu hektar.

Sejak tahun 2014 Kementerian PUPR juga telah merencanakan program pembangunan bendungan sejumlah 6 buah di NTT sebagai suplai air kontinu untuk irigasi dan penyediaan air baku. Saat ini terdapat 3 bendungan yang selesai dan telah beroperasi diantaranya, Bendungan Raknamo dengan kapasitas tampung air sebesar 14,09 juta m3, Bendungan Rotilot dengan kapasitas tampung air sebesar 2,90 juta m3, dan Bendungan Napungete dengan kapasitas tampung air sebesar 11,22 juta m3.

Adapun tiga bendungan lainnya masih dalam tahap pembangunan dan diharapkan selesai semua pada tahun 2024. Bendungan-bendungan tersebut yakni Bendungan Temef di kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Manikin di kabupaten Kupang, dan Bendungan Mbay di kabupaten Nagekeo.

Selain penyediaan air baku dan pengirigasian guna mendukung program food estate pemerintah, seluruh bendungan tersebut berpotensi mereduksi banjir di NTT sebesar ± 1,915 meter kubik per detiknya serta penggerak untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menghasilkan daya sebesar 2,575 megawatt. (RUL)

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

lose money
scam
criminal