Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Perhatikan Aspirasi Daerah, Ini Isi Concall Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Wakil Bupati Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan conference call(concall) dengan Wakil Bupati Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali di Pendapi Gede Kompleks Balaikota Solo, Sabtu (12/6). Hal itu dilakukan lantaran Puan sedang meninjau percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara daring

SOLO. Di Balaikota, Puan melakukan concall bersama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Ia tidak mengunjungi langsung ketiga Kabupaten itu lantaran kondisi Jawa Tengah sedang tidak kondusif karena kenaikan kasus positif Covid-19 pasca-Lebaran.

Saat berbincang online dengan Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa, Puan menanyakan tentang kelancaran proses vaksinasi di wilayah itu. Pertanyaannya disambut dengan kabar baik bahwa program vaksinasi Sukoharjo berjalan dengan baik mulai dari prasarana hingga koordinasinya.

Agus turut menyampaikan bahwa ia akan mempercepat program ini, terutama untuk guru , terkait dengan rencana pelaksanaan sekolah tatap muka Juli mendatang. Selain itu, penduduk lanjut usia juga menjadi target utama vaksinasi mengingat korban Covid-19 mayoritas kaum lansia.

Sejauh ini, kata Agus, masyarakat Sukoharjo yang sudah menerima vaksin baru mencapai 11 persen dari 910.000 jiwa penduduk. Targetnya, Sukoharjo sudah bisa menyelesaikan tahapan vaksinasinya di Desember 2021. Namun, ada kendala besaran distribusi vaksin yang terjadi.

Mendengar hal tersebut, Puan langsung mewanti-wanti Wabup Sukoharjo untuk segera menggunakan vaksin yang ia bawa di kunjungan kerjanya ini. “Ini jadi dropping vaksin yang saat ini sudah saya berikan, sudah bisa langsung dipergunakan ya penambahannya,” kata Puan.

“Ini saya minta jangan disimpen-simpen tapi langsung segera dilaksanakan vaksinasi di Sukoharjo,” katanya tegas.

Puan juga mengingatkan untuk Kepala Daerah Sukoharjo untuk mendengarkan aspirasi orang tua terkait pelaksanaan sekolah tatap muka. “Jangan memaksakan kalau kemudian orang tua nggak memberikan izin tatap muka untuk bersekolah. Toh kan kita juga masih bisa lewat media webinar atau daring,” katanya.

Bagaimana pun, keputusan orang tua harus dihormati. Anak-anak boleh masuk sekolah bila orang tuanya menyetujui dan tidak boleh dipaksakan. Sampai kini pun. Anak-anak belum bisa mendapatkan vaksin, jadi dibutuhkan kehati-hatian untuk menjaga kesehatan mereka dari serangan Covid-19.

Puan pun mengingatkan agar bantuan alsintan yang juga ikut diberikan bisa disalurkan dengan baik kepada berbagai pihak yang membutuhkan dan terdistribusi dengan baik. “Insyaallah apa yang saya sampaikan ini bisa langsung diberikan, nggak diambil lagi. Saya memang minta semuanya itu begitu saya kasih memang sudah bisa langsung didistribusikan,” katanya.

“Ya, segera ditindak lanjuti. Terima kasih, Bu,” jawab Agus cepat.

Setelah berbincang dengan Wabup sukoharjo, Puan berganti memanggil Wakil Bupati Yoga Hardaya atau akrab dipanggil Mulyo. Pada Ketua DPR perempuan pertama Indonesia itu, Mulyo menyampaikan bahwa vaksin yang sampai di Klaten belum bisa memenuhi target, kira-kira baru sekitar 11 persen, dari target 980.000 masyarakat Klaten.

“Jadi vaksin yang sudah saya kirim tolong segera didistribusikan, disuntikan kepada masyarakat, jangan disimpan-simpan, Pak. Dan saya juga minta kalo ada masalah terkait virus Covid segera laporkan ke pemerintah pusat, sehingga kita bisa gotong royong saling membantu untuk menjaga dan mengantisipasi,” kata Puan.

Wabup Mulyo pun menyatakan bahwa vaksin yang dibawa oleh Puan, sebanyak enam ribu vaksin, sudah langsung digunakan. Vaksin ini disalurkan untuk tenaga medis, kesehatan, guru, dan lansia.

Puan juga memperhatikan situasi Jawa tengah dan meminta Klaten, sebagai perbatasan wilayah, untuk lebih berhati-hati. Warga yang datang dan bepergian harus diperhatikan. Tracing dan testing Covid-19 juga sebaiknya dilakukan terus. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi persebaran virus corona.

Puan juga meminta pemerintah daerah Klaten memperhatikan kegiatan wisata, rekreasi piknik, dan lainnya. Waspada akan daerah yang menimbulkan keramaian dan harus dijaga dengan ketat, karena dari sanalah persebaran virus bisa terjadi.

Menjawab kepedulian Puan, Mulyo menyatakan bahwa ia dengan dipimpin Bupati Sri Mulyani selalu berkoordinasi dengan Forkopimda Klaten. Mereka bersama-sama menentukan langkah-langkah guna mengantisipasi berkembangnya Covid-19. Warga yang datang dari luar kota pun selalu dilakukan rapid test sebagai tahap awal mengantisipasi penyebaran virus corona.

Selepas berbicara dengan Bupati Klaten, Puan pun menanyakan situasi Boyolali pada Wakil Bupati Wahyu Irawan. Wahyu pun dengan tanggap menyampaikan bahwa vaksin yang diberikan Ketua DPR sudah disuntikan pada peserta vaksinasi sore hari itu. Ia pun turut menyampaikan bahwa bantuan lainnya, berupa alsintan dan bibit ikan, telah disalurkan juga pada masyarakat sesuai kebutuhannya.

Pada Wahyu, Puan juga menanyakan proses vaksinasi guru dan ASN di Boyolali. Jawaban menggembirakan pun datang karena semua vaksin sudah diberikan untuk kedua profesi tersebut.

“Terima kasih, Pak. Tolong dijaga situasinya. Boyolali ini tempat pertemuan dari wilayah-wilayah Jawa Tengah, jangan sampai apa yang terjadi di Kudus menyebar, meluas, kemudian menyebabkan perekonomian dan keselamatan yang ada di Jawa Tengah ini semakin parah,” Kata Puan.

Puan juga mengingatkan kepala daerah untuk bergotong royong dan terbuka. “Jika ada masalah di daerahnya masing-masing tolong segera laporkan. Jangan kemudian merasa sungkan, ataupun tidak ingin terlihat daerahnya tidak bisa dikendalikan, namun nanti masyarakat yang dirugikan,” ungkapnya.

Antisipasi dan mitigasi dari awal harus dilakukan untuk mencegah masalah-masalah besar yang bisa terjadi nantinya. Puan pun berkomitmen untuk selalu mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika kepala daerahnya tidak proaktif, masyarakat yang nantinya kemudian dirugikan karena timbul lonjakan atau masalah terkait Covid-19.

“Kalau kita tidak sehat membuat ekonomi ambruk, ekonomi tidak bisa bekerja karena kita semua sibuk harus membereskan masalah Covid yang harusnya bisa dikendalikan,” tutup Puan. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *