Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Kementerian PUPR Dukung Pembangunan Papua Youth Creative Hub, Oktober 2021 Mulai Konstruksi

PAPUA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya mendukung pembangunan pusat pengembangan kreativitas pemuda/pemudi Papua atau Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua. Pembangunan infrastruktur ini merupakan tindaklanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua pada Oktober 2019 lalu sekaligus amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan Papua Youth Creative Hub merupakan dukungan pemerintah pusat dalam memberikan porsi ruang yang lebih kepada anak-anak Papua agar lebih kreatif, berkembang, dan maju.

“Selama Pandemi COVID-19 banyak orang bicara tentang kreatif, lompatan teknologi membuat kita harus berubah. Jadi kalau hari ini ada kemauan besar Negara untuk menolong pemuda Papua untuk lebih kreatif, saya pikir ini kesempatan besar pemuda/pemudi Papua untuk berubah,” kata Wamen Wempi saat meninjau lokasi pembangunan Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Rabu (16/6/2021).

Hadir dalam peninjauan, Staf Khusus Presiden RI Gracia Billy Mambrasar, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Direktur Prasarana Strategis, dan Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto.

Ditjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan Papua Youth Creative Hub akan memanfaatkan pengaturan terkait lahan dengan perbandingan massa bangunan 40% dan 60% lahan hijau. Fungsi lahan hijau tidak
hanya sebagai area penyerapan air
tetapi juga diharapkan dapat
membentuk micro climate yang
menguntungkan bagi masyarakat yang memanfaatkan Papua Youth Creative Hub.

“Saat ini pembangunan Papua Youth Creative Hub sudah dalam tahap lelang dan ditargetkan paling lambat Oktober 2021 atau saat berlangsungnya PON XX sudah mulai konstruksi,” tutur Diana Kusumastuti.

Usulan pembangunan Papua Youth Creative Hub berada di Jalan Poros Abepura atau berjarak sekitar 11 km dari pusat Kota Jayapura dengan total luas lahan 15.000 m2. Dalam surat usulan, kebutuhan ruang bangunan Papua Youth Creative Hub seluas 7.288 m2 dengan dilengkapi bangunan utama seluas 2.870 m2, bangunan dormitory atau ruang asrama seluas 1.860 m2, fasilitas olahraga 1.230 m2, dan fasilitas umum seluas 1.328 m2.

Selanjutnya terdapat perbaikan konsep desain sesuai dengan kesepakatan bersama yakni, Papua Youth Creative Hub dibangun 2 lantai dengan luas 5.392 m2 dan lahan hijau 3.000 m2. Desain pembangunannya masih tetap berupa gedung utama, dormitory, sport venue, hall untuk pameran atau presentasi, dan coworking space. Selain itu juga dibangun lahan parkir berkapasitas 53 mobil dan 154 motor, serta lansekap.

Selanjutnya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Papua Youth Creative Hub, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua, Ditjen Cipta Karya terus berkoordinasi dengan Badan Intelejen Nasional (BIN) mengenai kemajuan penyusunan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembangunan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jayapura terkait pengintegrasian perubahan fungsi lahan dari hutan kota pada proses peninjauan kembali Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura.

Staf Khusus Presiden RI Gracia Billy Mambrasar menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas terealisasinya pembangunan Papua Youth Creative Hub. “Tidak banyak yang saya sampaikan, saya terima kasih kepada Kementerian PUPR atas supportnya yang tak terhingga, pesan Presiden selain pembangunan fisik, ekosistem juga harus dibangun, ini tugas kita bersama anak-anak Papua,” ujar Billy Mambrasar. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *