Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

Tingkatkan Kelancaran Distribusi Logistik, Kementerian PUPR Targetkan Jalan Lingkar Luar Bengkulu Rampung Akhir Tahun 2021

JAKARTA. Pemerintah terus meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Disamping pembangunan jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri nasional yang bertujuan memangkas biaya logistik agar daya saing produk Indonesia meningkat, salah satunya Jalan Lingkar Luar Bengkulu (Bengkulu Outer Ring Road/BORR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan pengendara. “Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga M. Diantoro Murod mengatakan,
pembangunan Jalan Lingkar Luar Bengkulu merupakan jalan akses dari pintu Tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau menuju Pelabuhan Pulau Baai, sehingga dapat meningkatkan kelancaran distribusi logistik bagi Provinsi Bengkulu. “Saat ini progres konstruksi BORR mengalami deviasi positif, melebihi rencana. Jadi kami optimis bisa selesai sesuai target di akhir tahun 2021 ini” kata Diantoro.

Sebagai informasi, terdapat tiga paket pembangunan untuk menunjang Bengkulu Outer Ring Road (BORR), yakni pembangunan Jembatan Elevated Nakau – Sebakul dengan nilai kontrak Rp 18,56 miliar, pelebaran jalan menambah lajur BORR (ruas Air Sebakul – Betungan) dengan nilai kontrak Rp 15,03 miar, dan duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 dengan nilai kontrak Rp 24,78 miliar.

“Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 ini kami lakukan untuk mendukung angkutan batubara karena kapasitas jembatan eksisting sudah tidak sanggup lagi untuk melayani angkutan batubara. Bila kapasitas tidak ditambah, akan terjadi antrean kendaraan untuk keluar masuk Pulau Baai,” ujar Diantoro.

Berdasarkan data konstruksi, saat ini progres fisik pembangunan Jembatan Elevated Nakau – Sebakul sebesar 31,1% yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Bumi Arenas Raflesia, pelebaran jalan menambah lajur BORR (ruas Air Sebakul – Betungan) dengan progres 22,68% yang dikerjakan oleh PT. Karang Nio Karya, dan duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 dengan progres 49% yang dikerjakan kontraktor PT. Rodateknindo Purajaya.

Selain membangun BORR, di tahun ini menurutnya BPJN Bengkulu juga melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah dan akses jalan penunjang pariwisata.

Kegiatan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Bengkulu dilakukan pada dua koridor utama, yakni Koridor Lintas Barat (batas Provinsi Lampung Hingga ke batas provinsi Sumatera Barat), dan Koridor Lintas Penghubung (Bengkulu – Curup – Batas Provinsi Sumatera Selatan di Lubuk Linggau dan Bengkulu – Manna – Tanjung Sakti – Batas Provinsi Sumatera Selatan di Pagar Alam).

“Koridor-koridor utama tersebut merupakan faktor pengungkit untuk menghubungkan kawasan sentra ekonomi dan kawasan sentra pariwisata di Bengkulu,” pungkas Diantoro. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

lose money
scam
criminal