Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Himbau Pemkot Depok Untuk Perhatikan Pembangunan Ekonomi, Pendidikan dan Infrastruktur, Tajudin Tabri Beberkan Hasil Reses Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H. Tajudin Tabri Desak Pemkot Depok untuk Buka Kriteria Penerima KDS dan Penambahan Posyandu di berbagai RW di Kota Depok

DEPOK KOTA. Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Depok terkait pandangan Umum Fraksi Partai Golkar dalam Rangka Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang Ke 1 Tahun 2022, menurut wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar teradapat beberapa yang mesti dikerjakand an disampaikan secara jelas dan transparan terkait dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok.Tajudin menjelaskan bahwa kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Golkar dalam rangka turun ke bawah dan mendengar asirasi saran dan input dari masyarakat konstittuen masa sidang pertama tahun 2022. “Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Depok adalah untuk mendengar langsung dan menyerap Aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat pada masa pandemi Covid-19 sesuai Daerah Pemilihan ( Dapil ) masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran Anggota DPRD Kota Depok kepada Konstituennya serta masyarakat Kota Depok umumnya,” katanya kepada media belum lama ini di Kota Depok.

 

Pihaknya, atau Fraksi Partai Golkar telah menghimpun semua hasil Reses dan menyimpulkan dalam beberapa hal. Seperti bidang pembangunan misalnya, usulan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing Dapil masih menjadi atensi atau permintaan utama oleh warga masyarakat baik Drainase, Betonisasi, Pengaspalan serta Paving block yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dalam pembangunan wilayahnya, serta pembangunan sarana kesehatan seperti Posyandu dan puskesmas agar oebih merata dan menjangkau semua RW di Kota Deok,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, urgensi Pelebaran Jl. Raya Muchtar Sawangan agar bisa mengurai kemacetan yang semakin parah agar Pemerintah Kota bisa segera ajukan ke Pemerintah Pusat terkait usulan tersebut. “Juga pembangunan sekolah-sekolah baik tingka SD, SMP atau Pun SMA negeri harus lebih ditingkatkan, karena pertumbuhan penduduk dan jarak jauh memnbuat banak warga Depok kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang terjangkau dibiayai negara,” katanya.

 

Selain itu, bidan pemerintahan seperti permasalahan legalitas status tanah di wilayah Blok Singkuk Kel. Meruyung menjadi PR besar bagi semua stackholder di kota Depok. “Ini menghambat laju pembangunan di wilayah tersebut, baik untuk fasos dan fasum maupun bidang Kesehatan serta Pendidikan juga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang sampai dengan saat ini tak kunjung mendapat jalan keluar yang terbaik bagi warga masyarakat sekitar wilayah tersebut. Mudah-mudahan dengan disampaikannya hal ini dalam penyampaian hasil Reses Anggota DPRD Kota Depok dapat menjadi masukan dan saran agar Pemerintah Kota bersama seluruh pemangku kepentingan duduk bermusyawarah agar bisa terselesaikan secara arif,” katanya.

 

Lainnya adalah soal fasilitasi sarana Fasos dan Fasum masyarakat di wilayah perkampungan, dan persoalan kesehatan seperti peningkatan pelayanan bagi Pasien peserta BPJS/KIS warga kurang mampu agar lebih maksimal dari pihak rumah sakit, baik negeri maupun swasta karena masih banyak keluhan dari warga masyarakat.

 

Juga pembuatan bak-bak sampah dilingkungan masyarakat baik itu daerah perumahan maupun perkampungan agar sampah-sampah yang tidak tertampung atau dibuang sembarangan bisa ditaruh pada tempatnya dan masyarakat terhindar dari penyakit ISPA, DBD serta Covid-19 dan pembiasaan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) serta jumantik secara berkala. “Terkait pula dengan perkembangan Gizi dan Kesehatan Anak, Balita dan Bayi serta pencegahan Stunting di masa pandemi ini diharapkan bisa lebih dimaksimal lagi agar bisa terlepas dari kejadian yang tidak kita inginkan terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa ini dikemudian harim” katanya.

 

Bidang perekonomian ia mendesak Pemerintah Kota Dpeok untuk menambah kapasitas dan jumlah dari penerima bantuan modal usaha UMKM saat ini. “Fraksi Partai Golkar melihat perlu adanya perhatian yang khusus dari pemerintah terhadap daerah-daerah yang mempunyai sentral-sentral usaha UMKM yang dapat menambah pendapatan asli daerah kota Depok,” katanya.

 

Dari sisi destinasi pariwisata, ia melihat agar bisa lebih dikembangkan lagi ke wilayah-wilayah yang mempunyai potensi serta cagar budaya pra sejarah yang belum terekspose keberadaannya. “Erat kaitannya dengan ketahanan pangan, perlu pengadaan Iahan bercocok tanam serta Iahan pemberdayaan budidaya ikan hias bisa tersedia agar taraf perekonomian di bidang ini bisa menjadi sektor yang lebih menguntungkan lagi dan berkembang”.

 

Adapun bidang pendidikan, Fraksi Partai Golkar melihat perou peningkatan peran Pemerintah terutama Dinas terkait dalam peningkatan pendidikan anak-anak di kota depok, baik swasta, negeri dan pondok pesantren sangat diperlukan terutama bagi anak-anak yang putus sekolah di masa pandemi karena keterbatasan biaya kuota sekolah online maupun pengaruh lingkungan sekitar sehingga keengganan anak untuk sekolah secara daring maupun luring.

 

Bidang Kesejahteraan seperti program RTLH masih menjadi permintaan yang sangat diharapkan bisa terus berkelanjutan karena sangat membantu warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena keterbatasan biaya perbaikan rumah warga yang dibawah garis kemiskinan serta ketimpangan pendapatan ekonomi.

 

Terakhir, imbuhnya, penyaluran KDS (Kartu Depok Sejahtera) banyak menimbulkan pertanyaan besar warga masyarakat saat ini. “Hemat kami, Pemerintah Kota harus transparan dalam hal Kriteria warga masyarakat atau Keluarga yang mendapat Program KDS ? Berapa target KDS di masing-masing Kecamatan Sukmajaya,pancoranmas, Beji, Limo, Cinere, Tapos, Cipayung, Cilodong, Sawangan, Bojongsari, sehingga semua program yang dicanangkan Pemkot Depok tepat sasaran dan jelas serta bisa dirasakan oleh semua lapisan warga masyarakat Kota Depok agar taraf kesejahteraan mereka dapat meningkat lebih baik lagi di masa Pandemi ini,” demikian tutupnya. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *