![advertisements](https://desentral.news/wp-content/uploads/2024/02/Palestina-Kiri-2.jpeg")
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H. Tajudin Tabri Desak Pemkot Depok untuk Buka Kriteria Penerima KDS dan Penambahan Posyandu di berbagai RW di Kota Depok
DEPOK KOTA. Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Depok terkait pandangan Umum Fraksi Partai Golkar dalam Rangka Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang Ke 1 Tahun 2022, menurut wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar teradapat beberapa yang mesti dikerjakand an disampaikan secara jelas dan transparan terkait dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok.Tajudin menjelaskan bahwa kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Golkar dalam rangka turun ke bawah dan mendengar asirasi saran dan input dari masyarakat konstittuen masa sidang pertama tahun 2022. “Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Depok adalah untuk mendengar langsung dan menyerap Aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat pada masa pandemi Covid-19 sesuai Daerah Pemilihan ( Dapil ) masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran Anggota DPRD Kota Depok kepada Konstituennya serta masyarakat Kota Depok umumnya,” katanya kepada media belum lama ini di Kota Depok.
Pihaknya, atau Fraksi Partai Golkar telah menghimpun semua hasil Reses dan menyimpulkan dalam beberapa hal. Seperti bidang pembangunan misalnya, usulan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing Dapil masih menjadi atensi atau permintaan utama oleh warga masyarakat baik Drainase, Betonisasi, Pengaspalan serta Paving block yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dalam pembangunan wilayahnya, serta pembangunan sarana kesehatan seperti Posyandu dan puskesmas agar oebih merata dan menjangkau semua RW di Kota Deok,” ujarnya.
Ia menambahkan, urgensi Pelebaran Jl. Raya Muchtar Sawangan agar bisa mengurai kemacetan yang semakin parah agar Pemerintah Kota bisa segera ajukan ke Pemerintah Pusat terkait usulan tersebut. “Juga pembangunan sekolah-sekolah baik tingka SD, SMP atau Pun SMA negeri harus lebih ditingkatkan, karena pertumbuhan penduduk dan jarak jauh memnbuat banak warga Depok kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang terjangkau dibiayai negara,” katanya.
Selain itu, bidan pemerintahan seperti permasalahan legalitas status tanah di wilayah Blok Singkuk Kel. Meruyung menjadi PR besar bagi semua stackholder di kota Depok. “Ini menghambat laju pembangunan di wilayah tersebut, baik untuk fasos dan fasum maupun bidang Kesehatan serta Pendidikan juga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang sampai dengan saat ini tak kunjung mendapat jalan keluar yang terbaik bagi warga masyarakat sekitar wilayah tersebut. Mudah-mudahan dengan disampaikannya hal ini dalam penyampaian hasil Reses Anggota DPRD Kota Depok dapat menjadi masukan dan saran agar Pemerintah Kota bersama seluruh pemangku kepentingan duduk bermusyawarah agar bisa terselesaikan secara arif,” katanya.
Lainnya adalah soal fasilitasi sarana Fasos dan Fasum masyarakat di wilayah perkampungan, dan persoalan kesehatan seperti peningkatan pelayanan bagi Pasien peserta BPJS/KIS warga kurang mampu agar lebih maksimal dari pihak rumah sakit, baik negeri maupun swasta karena masih banyak keluhan dari warga masyarakat.
Juga pembuatan bak-bak sampah dilingkungan masyarakat baik itu daerah perumahan maupun perkampungan agar sampah-sampah yang tidak tertampung atau dibuang sembarangan bisa ditaruh pada tempatnya dan masyarakat terhindar dari penyakit ISPA, DBD serta Covid-19 dan pembiasaan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) serta jumantik secara berkala. “Terkait pula dengan perkembangan Gizi dan Kesehatan Anak, Balita dan Bayi serta pencegahan Stunting di masa pandemi ini diharapkan bisa lebih dimaksimal lagi agar bisa terlepas dari kejadian yang tidak kita inginkan terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa ini dikemudian harim” katanya.
Bidang perekonomian ia mendesak Pemerintah Kota Dpeok untuk menambah kapasitas dan jumlah dari penerima bantuan modal usaha UMKM saat ini. “Fraksi Partai Golkar melihat perlu adanya perhatian yang khusus dari pemerintah terhadap daerah-daerah yang mempunyai sentral-sentral usaha UMKM yang dapat menambah pendapatan asli daerah kota Depok,” katanya.
Dari sisi destinasi pariwisata, ia melihat agar bisa lebih dikembangkan lagi ke wilayah-wilayah yang mempunyai potensi serta cagar budaya pra sejarah yang belum terekspose keberadaannya. “Erat kaitannya dengan ketahanan pangan, perlu pengadaan Iahan bercocok tanam serta Iahan pemberdayaan budidaya ikan hias bisa tersedia agar taraf perekonomian di bidang ini bisa menjadi sektor yang lebih menguntungkan lagi dan berkembang”.
Adapun bidang pendidikan, Fraksi Partai Golkar melihat perou peningkatan peran Pemerintah terutama Dinas terkait dalam peningkatan pendidikan anak-anak di kota depok, baik swasta, negeri dan pondok pesantren sangat diperlukan terutama bagi anak-anak yang putus sekolah di masa pandemi karena keterbatasan biaya kuota sekolah online maupun pengaruh lingkungan sekitar sehingga keengganan anak untuk sekolah secara daring maupun luring.
Bidang Kesejahteraan seperti program RTLH masih menjadi permintaan yang sangat diharapkan bisa terus berkelanjutan karena sangat membantu warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena keterbatasan biaya perbaikan rumah warga yang dibawah garis kemiskinan serta ketimpangan pendapatan ekonomi.
Terakhir, imbuhnya, penyaluran KDS (Kartu Depok Sejahtera) banyak menimbulkan pertanyaan besar warga masyarakat saat ini. “Hemat kami, Pemerintah Kota harus transparan dalam hal Kriteria warga masyarakat atau Keluarga yang mendapat Program KDS ? Berapa target KDS di masing-masing Kecamatan Sukmajaya,pancoranmas, Beji, Limo, Cinere, Tapos, Cipayung, Cilodong, Sawangan, Bojongsari, sehingga semua program yang dicanangkan Pemkot Depok tepat sasaran dan jelas serta bisa dirasakan oleh semua lapisan warga masyarakat Kota Depok agar taraf kesejahteraan mereka dapat meningkat lebih baik lagi di masa Pandemi ini,” demikian tutupnya. (RUL)
