Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BISMAK  

Pos Indonesia Luncurkan Layanan Pospay Syariah

JAKARTA. Layanan keuangan digital Pospay dari PT Pos Indonesia (Persero) merupakan bagian dari wujud transformasi layanan digital transaksi keuangan yang dimilki Pos Indonesia. Dengan jumlah Muslim di Indonesia mencapai persentase sebesar 86,9% dari total keseluruhan penduduk, Pospay sebagai layanan keuangan digital milik Pos Indonesia berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan umat Muslim yang ada di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, Pos Indonesia mengembangkan fitur syariah pada aplikasi Pospay yang disebut sebagai Pospay Syariah. Artinya Pospay Syariah semakin melengkapi fitur layanan transaksi keuangan pada Aplikasi Pospay.

Launching Layanan Pospay Syariah langsung dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi pada Kamis, 24 Maret 2022, bertempat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihelat dalam bentuk kegiatan ‘munggahan’ bersama anak yatim. Munggahan merupakan kegiatan dalam rangka menyambut bulan Ramadan.

Pada kesempatan tersebut Faizal Rochmad Djoemadi berterima kasih atas dukungan dan kepercayaaan mitra lembaga syariah yang telah mempercayakan penghimpunan ziswaf dan layanan syariah lainnya melalui Pos Indonesia.

“Semoga kerja sama ini menjadi kolaborasi yang sinergis dan menarik para pelaku bisnis syariah lainnya untuk juga dapat berkolaborasi dengan Pos Indonesia,” ujarnya.

Sebagai rangkaian dari proses acara launching Pospay, Pos Indonesia mengambil inisiatif mulia dengan memberikan donasi sebesar Rp 1.000 untuk setiap transaksi keuangan yang dilakukan melalui Aplikasi POSPAY, dengan mengusung tema: #generasibaik. Dalam setiap transaksi kamu di Pospay, ada kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

Faizal Rochmad Djoemadi menyebutkan bahwa event ini berlangsung lebih kurang selama 10 hari yang dimulai sejak mulai tanggal 14 Maret 2022.

“Gaung ajakan berdonasi ini didukung dan dipublikasikan secara masif oleh mitra ziswaf: BAZNAS, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Rumah Yatim dan LAZISMU melalui media sosial masing-masing, untuk mengajak masyarakat dan para donatur melakukan transaksi keuangan melalui Aplikasi POSPAY. Semakin banyak yang bertransaksi melalui Aplkasi Pospay, semakin besar dana yang akan didonasikan,” imbuhnya.

Hasil donasi yang terkumpul, akan disumbangkan Pos Indonesia kepada 5 (lima) Lembaga Amil Zakat yang sudah bermitra dengan Pos Indonesia yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Lazis PP Muhammadiyah, dan Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia, guna disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya anak-anak yatim, bea siswa bagi anak berprestasi dan sebagainya yang merupakan generasi baik bagi masa depan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut Faizal Rochmad Djoemadi juga menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mengenalkan kepada umat muslim dan masyarakat pada umumnya, bahwa Pospay memiliki fitur yang dapat memudahkan masyarakat untuk dapat berbagi kepada sesama.

“Melalui fitur di dalam Pospay Syariah, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan donasi, zakat dan juga infaq yang dana tersebut dijamin akan tepat sasaran karena dikelola oleh lembaga yang dapat dipercaya,” ujarnya. Di samping itu, tambah Faizal, Pospay berupaya untuk mengenalkan masyarakat, khususnya generasi muda untuk dapat lebih peduli dengan sekitar dan membentuk generasi baik Pospay.

Sebagai sebuah inovasi digital, aplikasi Pospay telah melengkapi jaringan outlet fisik Pos Indonesia yang saat ini tersebar sebanyak lebih dari 4.500 titik. Aplikasi Pospay memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi keuangan konvensional maupun transaksi layanan syariah. Fitur QRIS semakin melengkapi proses transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan terjamin keamanannya.

Sejak kemunculannya untuk konsumsi publik di April 2021, hingga kini Pospay telah melengkapi layanan digitalnya dengan menyediakan berbagai macam fitur. Tidak hanya fitur-fitur layanan pembayaran dan pembelian, bahkan penggunapun dapat menyalurkan zakat, infaq, sadaqah dan waqaf melalui fitur syariah di aplikasi Pospay.

“Layanan syariah yang telah ada saat ini akan bertambah menjadi lebih lengkap. Selain menyediakan layanan penerimaan ZISWAF, Pospay Syariah akan segera dilengkapi dengan berbagai fitur seperti antara lain; pembayaran haji/ umrah, payment syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, e-commerce syariah, dan emas syariah,” imbuh Faizal Rochmad Djoemadi.

Dengan adanya layanan syariah di PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan keuangan syariah di Indonesia serta memberikan layanan syariah terbaik, termudah serta berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia. (RUL)

Sumber: Bumn.go.id

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *