Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BISMAK  

LSPR Dorong Kreativitas Mahasiswa Terkait Pentingnya Proteksi HAKI Dalam Dunia Komunikasi dan Bisnis

Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR melalui Sentra Kekayaan Intelektual dan LSPR Centre Innovation & Business (Pusat Inovasi dan Bisnis LSPR) mengadakan LSPR Innovation Summit 2022 dengan tema Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Keilmuan Komunikasi dan Bisnis

JAKARTA. Negara dan bangsa Indonesia memiliki kekayaan potensi yang luar biasa, baik dari sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusianya. Namun banyak potensi yang diakui oleh Negara lain karena lemahnya dokumentasi oleh warga Negara Indonesia sendiri. Pendokumentasian karya ini menjadi penting, termasuk di kalangan akademisi baik oleh dosen maupun mahasiswa, sebagai bagian untuk terus meningkatkan kesadaran atas Hak Kekayaan Intelektual juga untuk nantinya bisa menjadi bagian dari inovasi dari berbagai karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR melalui Sentra Kekayaan Intelektual dan LSPR Centre Innovation & Business (Pusat Inovasi dan Bisnis LSPR) mengadakan LSPR Innovation Summit 2022 dengan tema Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Keilmuan Komunikasi dan Bisnis.

LSPR Innovation Summit 2022 terdiri dari beberapa rangkaian acara, yaitu Seminar dan Workshop Inovasi Nasional 2022 yang diadakan pada tanggal 8 April 2022 dengan tema Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Keilmuan Komunikasi dan Bisnis. Hadir sebagai pembicara, Ibh Irma Mariana S.T, M.Si (Kepala Bagian TU dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) dan Ibu Xenia Angelica Wijayanto, S.H., M.Si (Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual LSPR).

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi akademisi (dosen dan mahasiswa) untuk terus berkarya dan berinovasi serta mencatatkan Hak Kekayaan Intelektual mereka termasuk merek dan paten pada Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan hari ini merupakan awal dari kerjasama Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM. Proses penyusunan MoU dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sedang dimatangkan kedua belah pihak. Acara ini merupakan kegiatan yang sejalan dengan program kerja Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga diharapkan bisa dilakukan rutin setiap tahunnya, ujar Dr. Lestari Nurhajati, MSi. (Wakil Rektor  IV, Bidang Inovasi dan Bisnis LSPR)

“Di masa industri digital yang semakin pesat berkembang, pemahaman yang benar tentang Kekayaan Intelektual sangat diperlukan oleh akademisi baik Dosen maupun Mahasiswa.” Ujar Ibu Xenia Angelica Wijayanto, S.H., M.Si (Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual LSPR). “Hal itu bertujuan agar dunia pendidikan tinggi dapat mendukung penuh penghargaan atas hak moral dan hak ekonomi karya orang lain maupun karya para akademisi sendiri,” tambahnya.

Secara umum, banyak temuan dan inovasi yang dihasilkan dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) – belum didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual. Padahal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan inovasi berperan penting dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nasional, yang nantinya akan berdampak pada proses pembangunan nasional Indonesia. Selain webinar, LSPR juga mengadakan Call for Paper Konsep/Ide/Pengabdian Masyarakat dan Penelitian bidang Inovasi Kesehatan dalam Komunikasi dan Bisnis untuk Peneliti dan Dosen se-Indonesia dengan tema Inovasi Kesehatan dalam Komunikasi dan Bisnis pasca 2 tahun Pandemi Covid 19 melanda Indonesia. Kegiatan ini dikompetisikan, dan tiga orang pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai dan sertifikat. Selain itu, sepuluh peserta dengan karya terbaik akan diterbitkan dalam Buku yang akan didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual. Kompetisi Karya ilmiah ini memiliki jajaran juri dengan latar belakang Akademisi dan Praktisi, Dr. Lestari Nurhajati, MSi. (Wakil rector IV, Bidang Inovasi dan Bisnis LSPR), Troy Pantouw, SPsi, MA, FPR (Ketua Subbidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Nasional) dan Dr. Chrisdina Wempi (Wakil Ketua Pusat Kajian Literasi Kesehatan dan Gender LSPR).

LSPR Innovation Summit 2022 juga mengadakan lomba poster Hari Hak Konsumen Indonesia yang jatuh pada tanggal 15 Maret 2022. Lomba ini terbuka untuk Mahasiswa LSPR. Pemenang akan mendapatkan uang tunai dan seritifkat serta karyanya juga akan didaftarkan ke Hak Kekayaan Intelektual. Hadir sebagai dewan Juri, Dewi Rachmawati , M.Si (Ketua Dewan Juri), Dr. J.A Wempi (Anggota) dan Xenia Angelica W , SH.., M.Si (Anggota).

Profil LSPR Centre for Innovation & Business  – Pusat Inovasi dan Bisnis LSPR
Departemen yang dibentuk sejak tahun 2022 berperan sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan inovasi dan bisnis yang menggunakan skema pentahelix. Sebuah model kerjasama antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, masyarakat dan juga media massa. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *