Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Siap Sambut Digitalisasi, BPSDMP Kominfo Manado dan BPSDM Prov. Gorontalo Gelar Pelatihan Digital Entrepeneurship Academy

GORONTALO (DesentraLNEWS) – BPSDMP Kominfo Manado dan BPSDM Prov. Gorontalo Gelar Pelatihan Digital EntrepeneursBalai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Manado bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pelatihan Digital Entrepeneurship Academy (DEA), pada Rabu-Kamis (15-16/5/2024).

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki,  mengusung tema “Manajemen Operasional Bisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Gorontalo.”

“Persaingan global yang semakin ketat, yang ditandai dengan era revolusi industri 4.0, sebagai era yang dapat menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dengan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik, tentunya harus kita hadapi dan kita sambut dengan mempersiapkan SDM yang memiliki skill di bidang digital,” tutur Budiyanto.

Menurut Budiyanto, menyiapkan SDM yang profesional di bidang digital tidak akan bisa diperoleh hanya dengan mengandalkan lembaga pendidikan semata, akan tetapi peran pemerintah daerah dan lembaga lainnya seperti BPSDMP Kominfo Manado itu, sangatlah penting dengan menyediakan platform digital.

Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mendukung dan siap bersinergi menyuksukseskan program pelatihan DEA itu, karena memiliki nilai tambah yang sangat besar dan strategis bagi pelaku UMKM.

“Sebagai generasi milenial, harus bermimpi menjadi orang sukses. Kalian harus pandai dan jeli memanfaatkan potensi teknologi digital untuk mengembangkan diri serta usaha, agar masa depan lebih baik dan sejahtera. Namun yang diingat, dalam dunia digital, persaingan semakin terbuka dan semakin ketat sebab sudah tidak ada batasan yang mengikat individu dalam melakukan aktivitasnya. Maka perlu adanya kreativitas dan skill lebih untuk memenangi persaingan tersebut,” papar Budiyanto.

Budiyanto mengingatkan, di satu sisi, menguatnya persaingan juga disebabkan karena negara Indonesia masuk dalam bonus demografi, yang ditandai dengan jumlah angkatan kerja atau usia kerja lebih besar daripada angkatan tua.

Upaya peningkatan kompetensi, seperti Pelatihan DEA Tahun 2024, kata Budiyanto, merupakan peluang dan potensi strategis yang harus dimanfaatkan agar peserta dapat menjadi generasi yang kreatif dan inovatif dalam pembangunan industri kreatif melalui platform media digital, karena usaha berbasis ide kreatif yang terintegrasi dengan dunia digital saat ini sangat menjanjikan.

Budiyanto berharap terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Program DEA dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan berwirausaha digital yang akan mempercepat alih kompetensi (upskilling dan reskilling) SDM masyarakat Indonesia, terutama yang berada di Provinsi Gorontalo, yang diakibatkan perubahan jenis wirausaha dalam Revolusi Industri 4.0 sehingga mampu memenuhi kebutuhan para wirausaha yang berbasis digital.

Kementerian Komunikasi dan Informasi berupaya untuk menciptakan ekosistem seimbang untuk memaksimalkan peran triple helix (instansi pemerintahan, sektor privat, institusi pendidikan, dan dunia industri) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital.

Pembukaan pelatihan itu dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo yang diwakili Konsultan Pendamping PLUT – KUMKM Fatma Mohamad, tim pengajar Digital Enterpreneurship Academy, dan puluhan peserta.

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *