Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
ISTANA  

K.H. Ma’ruf Amin: Minta Nahdlatul Wathon Kepakkan Sayap Pendidikan Ke Timur Indonesia

JAKARTA (DesentraLNEWS) – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Audiensi Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) di kediaman resminya, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (02/07/2024).

Kepada Wapres, Ketua Umum PBNW Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani melaporkan bahwa Nahdlatul Wathan baru saja melangsungkan Muktamar yang ke-15 beberapa waktu lalu, dan menyampaikan bahwa dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.

“Alhamdulillah saya terpilih kembali menjadi Ketua Umum,” ujarnya.

Ia juga melaporkan, NW saat ini tengah mendirikan kantor cabang dan pondok pesantren Hamzan Wadhi wa An-Nawawi Nahdlatul Wathan di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

“Dan selesai Muktamar, langsung membuat peletakan batu pertama kantor PBNW di IKN kemarin. Kita sudah langsung peletakan dan insya Allah pembangunan ini sedang berjalan,” imbuhnya.

Kemudian, Atsani menuturkan, NW sudah memiliki cabang di seluruh provinsi di Indonesia, dan memiliki berbagai lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), pondok pesantren, hingga sekolah tinggi. Adapun Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW kini terdiri dari 15.700 santri. Sementara untuk sekolah tinggi, sudah berdiri 3 sekolah tinggi yang berada di bawah naungan NW.

“[Sekolah tinggi] ada yang agamanya, ada yang umumnya, ada yang khususnya kayak Ma’had ‘Ali, khusus kitab,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua I PBNW Agil Al Idrus menyampaikan bahwa NW kini memiliki program khusus yang berupaya mengembangkan serta menyebarkan pendidikan di Tanah Air, bernama Duta Pejuang NW.

“Duta Pejuang itu alumni-alumni ma’had (pesantren) yg mengikuti kuliah di IAIH [Institut Agama Islam Hamzanwadi] atau Universitas Nahdlatul Wathan di Lombok, kemudian mereka KKN (Kuliah Kerja Nyata) itu biasanya dikirim ke luar daerah. Kalo umumnya KKN itu hanya 45 hari, ini 3 tahun,” tuturnya.

“Dan kita minta kalau mereka memang cocok di daerah tersebut, kita persilakan menikah dengan orang setempat, itu salah satu cara penyebaran,” sambung Ketua Umum PBNW menerangkan.

Menanggapi laporan tersebut, Wapres mengapresiasi Nahdlatul Wathan atas seluruh pencapaiannya, termasuk jumlah peserta didik yang telah mencapai belasan ribu santri.

“Saya menyampaikan selamat atas berbagai prestasinya yg luar biasa saya lihat, punya santri sampai 15.000,” ucapnya.

Di samping itu, Wapres menilai tepat lokasi NW sebagai organisasi massa yang berpusat di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan menurutnya, pemerataan pendidikan perlu diperluas hingga ke Indonesia bagian Timur.

“Saya kira sudah betul mengambil posisi NTB, Timur Indonesia ini juga perlu dibangun, sampai ke Papua,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wapres mengarahkan agar NW mampu mengepakkan sayap pendidikan hingga ke timur Indonesia.

“Itu saya minta Nahdlatul Wathan bisa menguasai [Indonesia] timur, [seperti] NTT, Provinsi Papua, mungkin Maluku. NTT itu yang dekat, tapi keras,” kata Wapres.

“Ke barat ya enggak apa-apa, tapi timur itu, mumpung Nahdlatul Wathan pusatnya di NTB, jadi untuk melebarkan ke timur lebih mudah, terutama NTT. Ini harus menjadi priotitas,” imbuhnya

Kemudian, Wapres juga mengapresiasi program Duta Pejuang NW sebagai upaya pemerataan pendidikan. Ia mengarahkan agar para Duta yang diutus ke Indonesia bagian timur berasal dari daerah tersebut juga.

“Saya kira bagus itu, Duta Pejuang. Utamakan di daerah-daerah timur, dan da’i-da’inya juga kalau bisa memang orang sana yang kita didik, dia yang balik ke sana, dia yang melakukan (penyebaran),” pungkasnya.

Selain Ketua Umum dan Wakil Ketua I, hadir pula pada pertemuan ini Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan (IPNW) Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsalits dan Ketua Sekretariat PBNW Muhammad Shohibul Ihsan.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Asisten Stafsus Wapres Sholahudin Al Aiyub.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

situs toto slot
situs toto slot 4D
EDCTOTO
EDCTOTO
ROGTOTO
ROGTOTO
ROGTOTO
ROGTOTO
ROGTOTO
Hongkonglotto
Hongkong lotto
lottto
Sydneylotto
Sydney lotto
lottto
ROGTOTO
bandar toto togel 4D
bandar togel
toto togel
toto 4D
toto
4D
situs toto
toto macau
toto
ROGTOTO
situs toto togel resmi
bandar situs toto macau terpercaya
bandar togel terpercaya
situs toto togel resmi
bandar togel terpercaya terbesar
situs toto terpecaya
situs togel resmi toto
togel situs toto
SAPITOTO
SAPITOTO
situs toto togel
situs togel
toto togel
situs toto
togel
toto
situs togel terpecaya
situs toto togel
situs toto
togel
toto
situs toto togel
situs toto
situs togel
toto
togel
situs toto togel
situs toto
situs togel
toto
togel
sydneypools sydney pools Live Draw sydneypools Result Pos Togel Sydneypools 4D Situs Toto Slot Resmi
toto togel
Slot Gacor
situs toto resmi 2024
situs toto