Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA) dan PT Kaltim Parna Industri (KPI) Bersinergi Bangun Fasilitas Pencairan CO2 Terbesar di Indonesia

JAKARTA (DesentraLNEWS) PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA), penyedia solusi berbasis rekayasa teknik terkemuka di Indonesia, mengumumkan kerjasama strategis dengan salah satu perusahaan swasta nasional, PT Kaltim Parna Industri (KPI), untuk membangun fasilitas pencairan CO2 di Bontang, Kalimantan Timur. Proyek ini menandai salah satu langkah signifikan dalam upaya mengurangi emisi karbon dan menciptakan potensi ekonomi dari karbon dioksida di Indonesia. Berangkat dari kedua hal tersebut, TRIPATRA dan KPI akan memanfaatkan by-product COdari pabrik Amoniak KPI yang diolah menjadi produk bernilai tambah komersial (Carbon Capture and Utilization/CCU).

CCU adalah teknologi yang menangkap karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan dari proses industri dan pembangkit listrik, untuk kemudian digunakan kembali untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam berbagai aplikasi, termasuk industri makanan dan minuman. Dengan rencana kapasitas produksi sebesar 300 metrik ton per hari, fasilitas ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan menghasilkan CO2 berkualitas pangan. Melalui pengalaman dan keahlian selama lebih dari 50 tahun, seluruh cakupan kerja Engineering, Procurement, and Construction (EPC) akan menjadi tanggungjawab TRIPATRA. Proyek ini diharapkan dapat diselesaikan secara efisien, efektif, dan menerapkan standar keamanan yang tinggi.

Raymond N. Rasfuldi, Presiden Direktur & CEO TRIPATRA, menyatakan, “Kerja sama kami dengan KPI merupakan langkah signifikan bagi Tripatra dalam mendorong inovasi di sektor industri. Dengan fokus pada penerapan teknologi penangkapan karbon untuk utilisasi karbon dan pengurangan emisi, kami berkomitmen untuk menggunakan keahlian rekayasa multidisiplin kami untuk menyediakan solusi berkelanjutan bagi transisi energi dan percepatan hilirisasi. Kami akan memastikan proyek ini dilaksanakan secara efisien dengan standar kualitas dan keamanan tertinggi.”

Melalui kolaborasi ini, KPI dan TRIPATRA berkomitmen untuk mendorong inovasi berkelanjutan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan perekonomian nasional. Proyek ini juga secara tidak langsung akan mengukuhkan posisi KPI sebagai pelopor dalam inovasi industri yang berkelanjutan serta menciptakan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi komunitas industri secara keseluruhan.

Hari Supriyadi, Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri mengatakan, “Kemitraan dengan TRIPATRA ini merupakan langkah penting dan strategis dalam mencapai visi kami untuk menjadi perusahaan yang menjaga keberkelanjutan. Kami yakin bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang akan membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan mengadopsi teknologi CCU, kerjasama ini tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas dan mengurangi jejak karbon, tetapi juga membuka peluang bisnis baru dan memperkuat posisi kami sebagai salah satu pemimpin industri swasta nasional yang berkelanjutan di Indonesia.”

“TRIPATRA merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan KPI dan meyakini bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang baru dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami yakin bahwa proyek ini bukan hanya sebuah proyek, tetapi merupakan tonggak penting dalam transformasi industri,” tutup Raymond.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *