Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
MARVES  

Presiden Jokowi Targetkan Penanganan Tanggul Citarum Yang Jebol Rampung Dua Hari

BEKASI KAB. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi jebolnya Tanggul Citarum di Kampung Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (24/2/2021).
Presiden menargetkan agar perbaikan seluruh tanggul yang jebol dapat selesai dikerjakan dalam dua hari mendatang sehingga dapat kembali berfungsi normal. “Tadi saya memberikan target maksimal 2 hari lagi sudah harus selesai tanggulnya. Sehingga semuanya berfungsi normal kembali,” ujar Presiden Jokowi.
Dikatakan Presiden, terdapat tiga titik di sepanjang tanggul Sungai Citarum yang jebol akibat tingginya curah hujan yang terjadi pada Sabtu (20/2/2021) lalu . “Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini. Tetapi dua hari yang lalu sudah mulai dikerjakan,” tuturnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk Tanggul Citarum yang jebol di titik Kecamatan Pebayuran sepanjang 50 meter (m). Selain itu, terdapat titik tanggul jebol lainnya yakni di Kampung Solokan Kendal, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong sekitar 90 m dan Kampung Biyombong, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong sepanjang 10 m.
“Di Muara Gembong, tanggul 86 meter alhamdulillah sudah tertutup hari ini. Kemudian yang lainnya juga sedang dikerjakan. Di Pebayuran, dibutuhkan  550 buah geobag dengan berat 1 ton per buah. Sesuai instruksi Bapak Presiden tadi, insyaAllah dua hari selesai,” ujar Menteri Basuki.
Diungkapkan Menteri Basuki bahwa semua bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan tanggul sudah siap di lapangan. “Sudah kita operasikan enam excavator untuk mengisi dan mengangkat geobag yang beratnya masing-masing 1 ton. Dengan geobag jumbo tersebut diharapkan kuat untuk menahan arus sungai,” tuturnya.
Menteri Basuki menyatakan, penanganan banjir di suatu wilayah sungai tidak bisa dilakukan secara parsial lokasi per lokasi, tetapi harus dikerjakan secara sistemik dari hulu sampai ke hilir. “Untuk hulu Sungai Citarum, kami sudah tangani dengan selesainya Terowongan Nanjung dan Sudetan Cisangkuy, lalu akan dilanjutkan dengan pembangunan lima polder di Citarum Hulu,” terangnya. Di Dayeuh Kolot misalnya dampak banjir sudah menurun signifikan.
Untuk tahap selanjutnya Menteri Basuki mengatakan telah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan para Bupati untuk memulai penanganan Citarum Hilir, yakni dengan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor. “Di Citarum Hilir ini terdapat Sungai Cibeet, kemarin saat hujan kontribusi alirannya 900 m3/ detik dan bertemu dengan Sungai Citarum yang debitnya 400m3/detik sehingga total debit di hilir ini mencapai 1.300 m3/detik. Sedangkan daya tampungnya hanya 1.100 m3/ detik, sehingga sungai meluap,” jelas Menteri Basuki.
Selain itu, Menteri Basuki juga mengatakan akan melanjutkan penyelesaian pembangunan tanggul di hilir Sungai Citarum. “Tanggulnya sendiri dari Bendung Curug sampai ke Muara panjangnya 150 km yang terbangun baru 20 km karena melintasi kawasan permukiman, ini juga akan kita perkuat,” ujarnya.
Hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Sungai dan Pantai Bob Arthur Lombogia, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Ditjen SDA Kementerian PUPR Anang Muchlis. Turut hadir pula Dirut PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito dan Dirut Perum Jasa Tirta II Imam Santoso.(RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *