Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Sinergi Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN, Rusun Rawa Buntu Jadi Model Hunian Terintegrasi Transportasi dan Kurangi Kawasan Kumuh Perkotaan

TANGSEL KOTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didampingi Walikota Tangerang Selatan terpilih Benyamin Davnie, dan Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro melakukan _topping off_  atau pengecoran akhir atap Rumah Susun (Rusun) berbasis Transit Oriented Development (TOD) Tower Cattleya di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Sabtu (17/4/2021). Pembangunan Rusun berbasis TOD sebagai salah satu solusi terhadap isu penyediaan perumahan  dan  kemacetan  di  kota  besar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, konsep TOD juga sejalan dengan Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Di Stasiun Rawa Buntu akan ada dua tower khusus untuk MBR, sehingga tidak hanya untuk komersial,” kata Menteri Basuki,” ujar Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, Rusun berbasis TOD tidak hanya bertujuan pada integrasi  moda transportasi, tetapi juga ke pengembangan kawasan dan kota (urban development) sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
“Selalu saya promosikan bahwa jika anda beli Rusun TOD, maka beli rumah dapat kereta api, yakni diantar jemput kereta api. Terjamin transportasinya, apalagi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) sudah meningkat kualitas pelayanannya,” tutur Menteri Basuki.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, konsep Rusun TOD merupakan sinergi transportasi umum dan pemenuhan kebutuhan perumahan. “Tidak hanya mengurangi beban kemacetan, juga akan mengurangi beban emisi. Ini menjadi hal solutif yang baik, sekaligus untuk meningkatkan sosialisasi antar penghuni karena tersedianya fasilitas sosial terpadu seperti sarana olahraga,” katanya.
Menteri BUMN juga menyebutkan, pembangunan Rusun TOD merupakan salah satu langkah Perumnas memperbaiki model bisnisnya melalui sinergitas dengan BUMN lainnya, bahkan ke depan didorong kerja sama dengan swasta sebagai sebuah terobosan.
“Program ini harus berjalan dan tepat waktu, karena setiap tahun kita kekurangan pemenuhan rumah. Bagaimana tanah-tanah milik KAI dimanfaatkan untuk Rusun TOD, ini salah satu sinergitas yang sangat baik,” ujar Menteri Erick.
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro dalam laporannya mengatakan, Rusun TOD Rawa Buntu merupakan proyek sinergi BUMN, dimana penyediaan lahan dari PT. KAI dan pembangunannya oleh Perumnas dengan kontraktor PT. Adhi Karya. “Rusun ini akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga, sarana peribadatan, komunal space seperti jogging track,” ujarnya.
Pembangunan Rusun TOD Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan dilakukan oleh Perum Perumnas diatas lahan seluas 24.626 m2 sebanyak 6 tower dengan total hunian sebanyak 3.632 unit. Pada tahap pertama dibangun sebanyak 3 tower terdiri dari 1.816 unit terbagi menjadi 330 hunian subsidi dan 1.486 hunian non subsidi.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto, Direktur Utama PT. KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama PT. Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *