Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
BISMAK  

Kembangkan Industri Pertambangan, Wapres: Perlu Lompatan Produktivitas dan Inovasi

JAKARTA. Indonesia memiliki limpahan kekayaan sumber daya alam (SDA) di setiap jengkal tanahnya. Namun, apabila tidak bijak mengurusnya, akan berpotensi mengalami kemerosotan ekonomi.

Untuk itu, menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, ekstraksi SDA dalam mengembangkan industri pertambangan harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan inovasi, sehingga tidak hanya mampu meningkatkan nilai tambah tetapi juga mempertahankan aspek keberlanjutan untuk generasi mendatang dan ramah lingkungan.

“Peningkatan nilai tambah saja tidaklah cukup, Indonesia membutuhkan lompatan produktivitas berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta ramah lingkungan,” tegas Wapres saat melakukan Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri PT Nusantara Industri Sejati (NIS) Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/05/2022).

Menurut Wapres, kekayaan bumi Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh generasi saat ini saja, tetapi harus membawa berkah bagi generasi mendatang.

“Dengan demikian upaya ekstraksi SDA tidak bisa dilakukan secara berlebihan, tetapi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan,” tuturnya.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi sektor pertambangan saat ini menjadi fokus pemerintah yang bertujuan untuk mengintegrasikan sektor pertambangan dari hulu ke hilir.

“Harapannya sektor ini memberikan nilai tambah yang maksimal dan kemanfaatan yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Namun sekali lagi, kata Wapres, ekonomi dengan peningkatan nilai tambah saja tidak cukup, tetapi juga memerlukan peningkatan produktivitas melalui inovasi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Indonesia harus memulai tranformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif yang mengedepankan partisipasi, inovasi, dan ekologi,” terangnya.

Ia pun mencontohkan suksesnya transformasi ekonomi Korea Selatan melalui strategi kebijakan inovasi yang mengandalkan industri berorientasi ekspor dan didukung dengan sinergi riset serta pengembangan antara industri dan perguruan tinggi sebagai pencetak SDM.

“Pada awal 1970-an, PDB per kapita Indonesia tercatat sekitar 80 Dolar AS dan Korea Selatan sekitar 279 Dolar AS. Namun, Korea Selatan yang bergerak di jalur ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, PDB per kapitanya melesat hampir 8 kali Indonesia,” ungkapnya.

Pada 2020, sambung Wapres, PDB Korea Selatan mencapai 31.489 Dolar AS, sedangkan Indonesia hanya sekitar 3.869 Dolar AS.

“Saya meyakini apabila Indonesia secara konsisten mengembangkan ekonomi inklusif yang dipadukan dengan hilirisasi industri untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor, maka kemanfaatan SDA bagi kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon melaporkan bahwa pembangunan Kawasan Industri PT NIS seluas 4.700 hektar di Konawe Utara ini adalah untuk memfasilitasi para pengusaha dalam membangun usaha atau memproduksi barang dan jasa yang berbasis sumber daya lokal khususnya di Sulawesi Tenggara dan wilayah Timur Indonesia lainnya.

“Sampai saat ini industri yang berbasis sumber daya lokal itu masih sangat terbatas,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Nurdin, PT NIS akan menyiapkan lahan, insfrastruktur, perizinan, keamanan, serta segala perlengkapan dan fasilitasnya seperti sekolah dan rumah sakit.

“Nanti akan ada pembangunan smelter juga di sini, yaitu smelter nikel untuk memproduksi feronikel yang selanjutnya nanti feronikel ataupun nikelnya bisa dibangun industri untuk stainless steel, untuk konstruksi, dan juga untuk baterai, dan lain sebagainya. Jadi semua akan dilakukan di lokasi ini,” terangnya.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan ekspor bahan baku mentah (raw material), Nurdin meyakini industri-industri yang mengelola sumber daya lokal akan tumbuh dan berkembang.

“Jadi kawasan industri ini akan mempercepat daripada perusahaan-perusahaan Indonesia maupun dari luar negeri yang ingin menginvestasikan uangnya di Indonesia, untuk membangun industri [baik] untuk tujuan ekspor maupun untuk dalam negeri,” harapnya.

Hadir dalam acara ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Konawe Utara Ruksamin, segenap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara dan Konawe Utara, serta segenap jajaran Direksi PT Nusantara Industri Sejati.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Azis, Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. (RUL)

 

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *