Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian

Ahmad Basarah: ldulfitri 1445 H, Momentum Instropeksi Elite Politik untuk Keselamatan Bangsa

JAKARTA (DesentraLNEWS)  – Lewat perayaan Idulfitri 1445 Hijriyah (H), Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah mengajak semua elemen bangsa untuk mengambil hikmah semangat halalbihalal yang pernah dipraktikkan kali pertama oleh Presiden Soekarno di Istana Negara pada 1948.

Penyelenggaraan halalbihalal tersebut awalnya dilaksanakan atas saran tokoh Nahdlatul Ulama KH Wahab Hasbullah, dengan tujuan meredam konflik di antara elit politik yang sudah mengancam keutuhan bangsa waktu itu.

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada media, Rabu (10/4/2024). Pimpinan MPR RI itu menjelaskan, momentum halalbihalal waktu itu mampu menyelamatkan keutuhan Negara Republik Indonesia yang baru berusia tiga tahun dari konflik elit politik yang mulai merebak.

“Para tokoh politik yang berseteru saat itu duduk satu meja. Dari situ mereka sadar konflik hanya akan membubarkan republik yang sudah mereka perjuangkan dengan darah dan nyawa. Dari hahalbilhalal itulah mereka saling instropeksi diri dan saling memaafkan demi keselamatan dan kemajuan bangsa di masa depan,” jelas Ahmad Basarah.

Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu menambahkan, secara harfiah dalam kamus Bahasa Arab ‘’Al-Munjid Fil-Lughah wal-A’laam’’, kata ‘halal’ berasal dari kata ‘halla’ dalam bahasa Arab dengan tiga kandungan makna, yaitu hallal al-‘uqdata (mengurai benang kusut); halla al-makaan (menempati atau mengendapkan); dan halla as-syai (yakni halalnya sesuatu).

“Dari ketiga makna itu kita dapat menarik kesimpulan makna halalbilhalal berarti bahwa kekusutan, kekeruhan atau kesalahan yang selama ini telah terjadi dapat dihalalkan kembali tentu setelah kita melakukan instrospeksi diri atas kesalahan yang telah kita perbuat dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Setelah saling maaf-memaafkan, semua kesalahan dianggap melebur, hilang, dan kembali normal seperti sebelumnya,” tandas Ahmad Basarah.

Dalam konteks Idulfitri 1445 H tahun ini, Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu berpendapat bahwa memaknai halalbihal dapat dimulai dari seorang Kepala Negara seperti Presiden Joko Widodo. Ahmad Basarah menilai, makna kata halalbihalal seperti hallal al-‘uqdata (mengurai benang kusut), hall al makaan (mengendapkan sesuatu atau menempati sebuah tempat) dan halla as-syai (halalnya sesuatu) sangat tepat menggambarkan posisi Presiden Jokowi saat ini.

Selain itu, berbagai praktik dugaan keterlibatan aparatur negara dalam politik praktis seperti yang terjadi dalam Pilpres 2024 agar lebih dipastikan tidak terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak November 2024 mendatang.

“Biarkan MK bekerja secara bebas dan merdeka sesuai amanat UUD NRI 1945 dan biarkan Pilkada serentak berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai perintah undang-undang,” tegas Ahmad Basarah.

Jika Presiden Jokowi mampu melakukan hal-hal di atas dalam rangka memberi makna spirit Idulfitri 1445 Hijriyah, Ahmad Basarah yakin benang kusut bernegara khususnya dalam pelaksanaan demokrasi akan mulai dapat terurai dan segenap rakyat akan kembali punya harapan dan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Negara dan bangsa yang luas dan besar serta beragam penduduknya ini pun akan dapat dijaga keselamatan dan kelestariannya sesuai amanat para pendiri bangsa.

Idulfitri dengan segenap nilai nilai kesuciannya idealnya kita jadikan momentum bersama untuk saling instropeksi dalam memperbaiki  kehidupan kemanusiaan, kemasyakarakatan dan kenegaraan. “Selamat Idulfitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”.

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *