Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
Beranda UMKM Ketua DPR RI Sebut Peningkatan Rasio Kredit UMKM Bisa Selamatkan Ekonomi Bangsa
UMKM  

Ketua DPR RI Sebut Peningkatan Rasio Kredit UMKM Bisa Selamatkan Ekonomi Bangsa

Rafa Haziq
JAKARTA. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah bisa mewujudkan peningkatan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perbankan menjadi di atas 30 persen dari total kredit. Menurut Puan, peningkatan rasio kredit perbankan ini bisa menjadi salah satu solusi keberlangsungan hidup banyak UMKM di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang.
“Keinginan pemerintah agar kredit perbankan yang diberikan untuk pelaku UMKM mencapai 30 persen mesti segera bisa direalisasikan. Otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Pemerintah mesti bisa bergerak cepat merumuskan kebijakan untuk merealisasikannya,” tutur Puan, Selasa (6/4/2021).
Menurut Puan, kian terbukanya akses perbankan dengan bunga yang lebih rendah dan proses yang mudah bagi pelaku UMKM bisa menjadi salah satu solusi keberlangsungan hidup UMKM di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19.
“Menjaga keberlangsungan hidup UMKM pada gilirannya akan menyelamatkan perekonomian Indonesia seperti yang pernah dibuktikan pada krisis ekonomi 1998 dulu,” ucap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI dalam sejarah Indonesia tersebut.
Keinginan meningkatkan rasio kredit UMKM disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin (5/4/2021). Sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Joko Widodo jajarannya untuk bisa menyalurkan lebih dari 30 persen kredit bagi pelaku UMKM pada 2024.
Sejauh ini rasio kredit perbankan untuk UMKM berada di level 18-20 persen. Angka ini jauh di bawah rasio pembiayaan bank terhadap UMKM di Singapura (39%), Malaysia (50%), Thailand (51%), Jepang (66%), hingga Korea Selatan (82%).
Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik tahun lalu, 69 persen pelaku UMKM butuh bantuan modal karena sektor ini merupakan salah satu korban paling terdampak pandemi Covid-19.
Puan menegaskan, perlu ada intervensi yang sinergis dari pemegang otoritas untuk menyelamatkan UMKM.
“Selain memberikan bunga yang lebih rendah dan proses yang lebih mudah, semua stakeholder juga semestinya merumuskan program untuk membimbing pelaku UMKM sehingga dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dan layak menjadi debitur perbankan,” ucapnya. (RUL)
advertisements
Komentar

Baca Juga

Gerakkan Geliat Wirausaha, OK OCE Express Gelar Webinar Peluang Usaha Ekspedisi
Realisasi KUR Subsektor Peternakan Tahun 2022 Naik 23,6%
HPN Diminta Mendag Zulhas Dorong UMKM/IKM Bidik Pasar Negeri Muslim Dunia dan Kuatkan Pengusaha Lokal
Capai Target 2022, Penyaluran KUR Bank Mandiri Fokus ke Sektor Produktif

Rekomendasi untuk kamu

Gerakkan Geliat Wirausaha, OK OCE Express Gelar Webinar Peluang Usaha Ekspedisi

Menurut Henri Dunanto, Ketua OK OCE Express, bahwa saat ini terbuka peluang menjadi mitra OK OCE Express. “Dengan modal terjangkau bisa menjalankan usaha ekspedisi, karena itu, ikuti webinar kami di tanggal 14 Maret 2023 nanti,” katanya.

Realisasi KUR Subsektor Peternakan Tahun 2022 Naik 23,6%

KULONPROGO. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bangga, capaian realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Subsektor Peternakan pada tahun 2022 naik 23,6% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut Ia sampaikan saat melakukan kunjugan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Rajendra Farm di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta (14/02). SYL menyebutkan, realisasi KUR sub sektor peternakan tahun 2021 […]

HPN Diminta Mendag Zulhas Dorong UMKM/IKM Bidik Pasar Negeri Muslim Dunia dan Kuatkan Pengusaha Lokal

impunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) menggelar Seminar Sehari yang dibungkus dengan kegiatan “Business Dialogue” di Ballroom Grand Hotel Sahid Jaya Jakarta bertema “Perluasan Akses Pasar Indonesia ke Negeri-Negeri Muslim Dunia” pada Rabu 25 Januari 2023.

Capai Target 2022, Penyaluran KUR Bank Mandiri Fokus ke Sektor Produktif

JAKARTA. Bank Mandiri sebagai agen pembangunan secara aktif terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi sarana bagi Pemerintah dalam menyejahterakan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Penyaluran KUR yang difokuskan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Mandiri pun sepanjang tahun 2022 berhasil memenuhi plafon yang diberikan Pemerintah. SEVP Micro & Consumer Finance […]

Blue Beatles Ramaikan Festival UMKM Sampoerna

Ratusan pelaku usaha kecil menengah mengikuti Festival UMKM Sampoerna yang berlangsung di Garden & The Atrium Sampoerna Strategic Square mulai tanggal 23 – 26 Agustus 2022

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Besar Bantu UMKM

JAKARTA. Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal melalui  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM). Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pelaku  usaha  besar membantu pelaku UMKM agar terus berkembang. “Saya  meminta  pelaku  usaha  besar  membantu  warung-warung  dan  UMKM.  Salah  satunya  dengan menyuplai produk harga sama dengan ritel modern sehingga mempunyai keadilan. Hal ini untuk mendorong sentra  UMKM  dan  pedagang  kecil,  termasuk  sektor  pertanian untuk  terus  berkembang,” kata Mendag saat menghadiri Pembukaan  Pasar  Sentra  Hasil  Bumi dan  Produk Usaha UMKM serta Gerakan Masyarakat Melek Metrologi di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (28/07/2022). Mendag  Zulkifli  Hasan  mengungkapkan,  Kementerian  Perdagangan  mengembangkan  pemasaran  digital untuk  UMKM  melalui  platform  digital.  Pemasaran  digital  akan  memotong  rantai  distribusi  sehingga memudahkan  pertemuan  antara  penjual  dan  pembeli. Sebelumnya, […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *