Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
UMKM  

Pasar Pariaman Diresmikan Wapres, Ekonomi Kota Diharapkan Segera Pulih

PARIAMAN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Pariaman sehingga menjadi sarana perdagangan rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh) di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Peresmian Pasar Pariaman ditandai dengan pemotongan untaian bunga melati dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin didampingi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Wamen PUPR) John Wempi Wetipo di Pariaman, Selasa (6/4/2021).
Turut hadir dalam peresmian Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi serta Walikota Pariaman Genius Umar.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan keberadaan Pasar Pariaman selain sebagai sarana jual beli untuk memenuhi kebutuhan pokok masayarakat juga menjadi bagian dari layanan wisata karena lokasinya berada di pusat kegiatan kota dan dekat dengan Pantai Gandoriah. “Pasar Pariaman diharapkan menjadi destinasi wisata belanja produk dalam negeri, sehingga juga bisa meningkatkan sektor ekonomi dari UMKM maupun pariwisata,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin juga mendorong Kepala Daerah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada para pedagang serta mensosialisasikan protokol kesehatan dalam kegiatan perdagangan di Pasar Pariaman.
Pembangunan Pasar Pariaman ditandai dengan peletakan batu pertama bersamaan dengan Puncak Peringatan Hari Nusantara di Kota Pariaman pada Desember 2019 lalu. Konstruksi pasar dibangun dengan anggaran APBN sebesar Rp 92 miliar oleh kontraktor PT. Wika Gedung di atas lahan seluas 4,565 m2 dengan luas bangunan 10,889 m2 yang direncanakan dapat menampung 562 pedagang. Bangunan pasar terdiri dari 362 kios dan 530 m2 area yang digunakan untuk menampung 200 los.
Revitalisi pasar dilakukan dengan membangun kembali pasar lama yang berusia lebih dari 100 tahun dan sudah mengalami beberapa kali kerusakan akibat kebakaran dan gempa bumi pada 2009 dan 2016. Konstruksi pasar dibangun dengan konsep ramah lingkungan, tahan gempa, dan mengadopsi pemanfaatan metodologi Building Information Modelling (BIM) berbasis industri 4.0.
Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan bangunan pasar menggunakan konsep green building yang diharapkan mampu meminimalkan penggunaan daya listrik dengan desain memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, sehingga lebih ramah lingkungan.
“Untuk lantai 4 dilengkapi konstruksi atap dak beton sebagai shelter apabila terjadi bencana tsunami. Pasar juga dilengkapi fasilitas ramp seperti jalur evakuasi apabila terjadi gempa,” ujar  Iwan Suprijanto.
Kehadiran Pasar Pariaman yang sudah mulai dibuka sejak satu pekan disambut gembira oleh masyarakat. Para pedagang maupun pembeli merasa cukup nyaman dalam bertransaksi, karena pasar-nya besar dan bershi serta lapak yang disediakanpun cukup memadai dan terasa rapi. “Bangunan pasar lebih modern dari pasar lama, diharapkan bisa mempengaruhi penjualan, bisa lancar. Pasarnya bersih jadi pembeli juga nyaman keliling,” ujar salah satu pedagang Erna Wati.
Hadir dalam peresmian, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan PUPR Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Kusworo Darpito, Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat Syahputra A Ghani, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Dian Karmila, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Zubaidi, dan Direktur Operasi III PT Wijaya Karya (Persero) Sugeng Rochadi. (RUL)
advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *