Breaking News
TANGERANG–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam menjaga isi siaran media massa, baik televisi maupun radio, melalui konten-konten yang ditayangkan. Oleh karena itu, KPI perlu memastikan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. “Penggunaan frekuensi milik publik oleh penyelenggara penyiaran harus benar-benar diawasi agar isi siaran bermanfaat untuk kepentingan publik dan menjaga nilai kebinekaan di masyarakat,” ujar Wapres pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024). Sebab menurut Wapres, sebagaimana digaungkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, demokratisasi penyiaran sepatutnya dapat menumbuhkan ekosistem penyiaran nasional yang sehat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pelayanan informasi yang sehat tentunya mengedepankan prinsip keberagaman isi agar masyarakat dapat menikmati berbagai jenis pilihan program yang bermanfaat,” jelasnya. Di samping itu, Wapres juga menyebutkan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Adapun kontribusi tersebut antara lain pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat. “Untuk itu, KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” imbaunya. Menutup sambutannya Wapres menekankan, di era digitalisasi ini, penyiaran tidak hanya membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab KPI untuk terus menjaga kualitas dan integritas informasi yang disalurkan. Oleh karena itu, ia meminta agar KPI mampu mengimplementasikan tolak ukur dalam memastikan sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel. Baca Juga: Dosen-dosen, Jadilah Pengajar Handal Faham Dunia Usaha “Untuk itu, penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini di antaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Yerusalem (SI Online) – Pemimpin Gerakan Islam di wilayah pendudukan tahun 1948, Syekh Raed Salah, menegaskan perlunya melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak. “Kami akan menjaga perjanjian dengan Masjid Al-Aqsha dan kami akan terus melakukan perjalanan ke sana.” ujar Syekh Salah dikutip dari Pusat Informasi Palestina, Ahad (14/7/2024). Dia menyerukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsha yang diberkati di tengah banyaknya konspirasi Israel yang terungkap. Kemarin, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak, meskipun pasukan penjajah Israel mengalangi dan prosedur militer ketat di Kota Tua dan kota Yerusalem yang diduduki. Sumber-sumber di Yerusalem melaporkan bahwa sekitar 35.000 jamaah dapat melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha, melewati pos pemeriksaan militer penjajah Israel dan pemeriksaan ketat yang dilakukan di gerbang Masjidil Al-Aqsha. Jamaah berbondong-bondong dari Gerbang Damaskus ke Kota Tua untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsha, sementara pasukan penjajah Israel dikerahkan di halaman Kubah Ash Shakrah bersamaan dengan salat. Pasukan penjajah Israel memasang pos pemeriksaan militer di “Lions Gate”, bertepatan dengan warga Yerusalem yang berangkat untuk melaksanakan salat Jumat di Al-Aqsha. Khatib Al-Aqsa menekankan bahwa “tanah Yerusalem yang diberkahi dan kami tidak berselish mengenai hak ini, terlepas dari bencana dan pengusiran yang dilakukan oleh pendudukan. Al-Aqsha adalah hak ideologis dan historis yang mencakup seluruh umat Islam.” Khatib Al-Aqsha menyerukan untuk mempertahankan tanah ini dan memperbaharui niat untuk mengikatnya, untuk melindungi Al-Aqsha dan tempat-tempat suci Islam, dan untuk menggagalkan rencana dan konspirasi pendudukan yang semakin meningkat. Hati-Hati terhadap Yahudi! KIM Plus: Strategi Perang Politik ‘Kuda Troya’ Yerusalem (SI Online) – Otoritas pendudukan Israel (IOA) pada Kamis mengeluarkan perintah pelarangan terhadap khatib Masjid Al-Aqsha yang diberkahi, Syekh Ikrima Shabri, dengan melarangnya masuk ke tempat suci tersebut selama enam bulan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Syekh Shabri ditangkap pada 2 Agustus dan dibebaskan beberapa jam kemudian dengan syarat tidak boleh masuk ke tempat suci tersebut selama enam hari. Syeikh Shabri, 86 tahun, ditangkap dari rumahnya di lingkungan Al-Sawana di kota tua Yerusalem setelah ia melayat kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyah, dan memimpin para jamaah dalam shalat jenazah selama khotbah Jumat terakhir di Masjid Al-Aqsha. Pengacara Khaled Zabarqa, salah satu anggota tim pembela Syekh Shabri, mengatakan bahwa perintah pengusiran IOA terhadap Syekh Shabri dari Masjid Al-Aqsha selama enam bulan merupakan keputusan yang tidak adil dan rasis yang merupakan bagian dari kampanye penghasutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstremis Yahudi. “Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha yang diberkati dan Otoritas Wakaf,” tambahnya. Pengacara Yerusalem, Hamza Qatina, mengatakan bahwa pengusiran Israel terhadap khatib Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Shabri, dari Masjid tempat ia telah menyampaikan khutbah Jumat selama 51 tahun, terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemberitahuan serupa terhadap warga Yerusalem, yang secara terang-terangan melanggar hukum dan kebebasan beribadah.
advertisements
advertisements
Gambar Bergantian
UMKM  

BSI Resmikan UMKM Center Kedua di Yogyakarta

YOGYAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI UMKM Center di Yogyakarta sebagai dukungan nyata bank syariah terbesar di Tanah Air dalam mengembangkan usaha rakyat yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

UMKM Center di Yogyakarta tersebut merupakan fasilitas kedua yang dibangun oleh BSI, setelah sebelumnya pada akhir Desember 2021 lalu perseroan meresmikan UMKM Center di Provinsi Aceh. Adapun BSI UMKM Center di Yogyakarta berlokasi di jalan Jl. Doktor Sutomo No. 8 Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam kunjungannya, Yogyakarta bagi BSI sangat istimewa dan strategis. Karena Yogyakarta terkenal
sebagai daerah yang sarat akan budaya Jawa yang adiluhung, daerah dengan ribuan komunitas anak muda kreatif, daerah wisata, kota pelajar, dan kota seniman, yang dapat menjadi contoh pengembangan UMKM bagi daerah lainnya.

Saat ini BSI Yogyakarta telah mempunyai jumlah jaringan sebanyak 111 cabang dengan memegang amanah dari 1,5 juta nasabah dengan total keloaan aset Rp 7,7 triliun yang terdiri dari jumlah dana pihak ketiga Rp5, 5 triliun dan pembiayaan yang disalurkan Rp2,2 triliun.
Amanah yang besar ini, tentunya akan BSI salurkan menjadi energi bagi pengembangan industri halal nasional khususnya di Yogyakarta dan mendorong peningkatan perekonomian daerah serta memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Jogja.

“Kehadiran Bank Syariah Indonesia di Jogja, tentu merupakan berkah bagi kita semua. Tidak hanya bagi rakyat Jogja, tetapi juga berkah bagi keluarga besar Bank Syariah Indonesia yang kini mendapatkan kesempatan untuk turut mengembangkan daerah yang mengedepankan nilai-nilai syariah,” kata Hery optimistis.

Hery pun menegaskan kehadiran UMKM Center di Yogyakarta merupakan bagian dari upaya BSI meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha di segmen tersebut. Sehingga terbentuk suatu ekosistem UMKM Indonesia yang unggul dan berkualitas.
Visi besar BSI untuk mendukung pengembangan pelaku UMKM beralasan kuat. Hery menjabarkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak krisis akibat pandemi Covid-19.

Mengacu data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Sektor UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia.

“Bayangkan jumlah UMKM yang ada di seluruh Yogyakarta, digabung dengan potensi bantuan pengembangan dari BSI dan impact-nya untuk kemaslahatan masyarakat Yogyakarta. Karena itulah hari ini kita berkumpul di sini meresmikan UMKM Center sebagai salah satu bentuk dukungan BSI untuk pengembangan UMKM di Yogyakarta. BSI dan UMKM tidak bisa dipisahkan, BSI dan UMKM itu senafas dan seirama,” ujarnya menegaskan.

Direktur Compliance & Human Capital BSI, Tribuana Tunggadewi menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemberdayaan UMKM Center ini, BSI akan bersinergi dengan stakeholder yang didukung dengan adanya kurikulum dan modul yang komprehensif dan aplikatif sehingga tujuan menciptakan UMKM yang Go Halal, Go Digital dan Global dapat tercapai.

*Seiring Program Pemerintah*

Komitmen nyata perseroan mengembangkan pelaku UMKM melalui BSI UMKM Center pun seiring program pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Di mana stimulus ekonomi di antaranya di fokuskan di segmen usaha tersebut.
Bagi BSI sendiri, perseroan telah menyalurkan pembiayaan untuk segmen UMKM mencapai Rp40,8 triliun secara nasional dengan kualitas pembiayaan yang sangat baik. Nilai tersebut sekitar 23,05% dari total portofolio pembiayaan BSI.

Adapun khusus untuk Provinsi Yogyakarta, penyaluran pembiayaan BSI ke sektor UMKM sudah mencapai Rp 599,58 miliar per Mei 2022. Jumlah itu naik sekitar 23,76% sejak Desember 2021. Hal ini menandakan keseriusan perseroan dalam mendorong kemajuan usaha kerakyatan.

Terkait hal itu Hery mengatakan pihaknya memang ingin berperan aktif sebagai salah satu katalisator pemulihan ekonomi nasional. BSI berupaya hadir mendorong perekonomian di berbagai sektor tak terkecuali segmen UMKM.

“Alhamdulillah ini menjadi bukti nyata kehadiran BSI dapat membawa kemaslahatan di berbagai sektor. Karena memang salah satu tujuan kami adalah memperkuat ketahanan ekonomi syariah tak terkecuali dengan mendorong pertumbuhan segmen UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional,” ujarnya menekankan.

Ke depan, perseroan berkomitmen terus memperkuat pembiayaan ke sektor UMKM sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo agar BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, dapat mendukung pengembangan UMKM di Tanah Air. Tentunya agar perekonomian masyarakat meningkat.

Hery pun menambahkan, untuk meningkatkan pengembangan UMKM, BSI nantinya akan kembali membangun UMKM Center di beberapa wilayah lain di Tanah Air. BSI UMKM Center juga memberikan pelatihan kepada UMKM untuk memodernisasi bisnis dengan memanfaatkan sosial media sebagai wadah pemasaran.

Selain itu, BSI juga membuat portal khusus untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM binaan BSI UMKM Center. Portal tersebut diharapkan mampu memperluas akses pasar pelaku UMKM agar mampu mendukung pengembangan bisnisnya yang pada akhirnya dapat pula menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan, sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia, BSI mampu memberikan layanan perbankan syariah yang modern, inklusif, dan dilengkapi layanan digital kepada seluruh lapisan masyarakat. BSI akan bersama-sama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Jogja, bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun ekonomi Jogja yang lebih baik,” pungkasnya. (RUL)

advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *